TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Kepala Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Agus Prasutio mengaku, sebanyak 41 BUMD Jateng bakal digenjot menghasilkan Rp800 miliar yang bakal disetorkan pada tahun 2027.

Untuk tahun ini, puluhan BUMD tersebut telah menyetorkan pendapatan sebesar Rp741 miliar atau sekitar 3,2 persen dari APBD Jateng yang mencapai Rp23,76 triliun.

"Iya, kami baru bisa memberikan kontribusi sekitar 3 persen sekian dari APBD dari 41 BUMD yang beroperasi di Jateng," ujar Agus kepada Tribun di Kantornya komplek gedung Gubernur Jateng, Kota Semarang, kamis (9/7/2026).

Baca juga: Boyolali Studi Tata Kelola Migas di Blora, Bahas Pengelolaan Sumur Tua hingga BUMD

Secara garis besar, lanjut Agus, 41 BUMD Jateng bergerak di dua bidang yakni keuangan dan sektor non keuangan.

Jasa sektor keuangan, Pemprov Jateng memiliki 36 unit usaha meliputi Bank Jateng, Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah), PT BPR BKK Jateng, dan 33 BPR di 33 Kabupaten/Kota. Sisanya, lima unit usaha terbagi ke lima perusahaan meliputi PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan ( PRPP ), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT), PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), Jateng Petro Energi (JPEN), dan PT Tirta Utama Jawa Tengah (TNIJ).

Lima perusahaan ini bergerak di berbagai bidang usaha di antaranya pariwisata, energi, produsen air kemasan, pertanian dan lainnya.

"Sejuah ini, perusahaan paling menguntungkan jasa keuangan terutama dari Bank Jateng yang menopang 90 persen keuntungan dari BUMD Jateng," ungkapnya.

Perusahaan Lain Tetap Menguntungkan Kecuali PRPP

Sementara, dari lima perusahaan non jasa keuangan, Agus menilai, semuanya masih menguntungkan kecuali PRPP.

Empat perusahaan itu tetap menyumbangkan dividen meskipun tak seberapa kontribusi Bank Jateng.

"Selama lima tahun terakhir, total aset BUMD dan perusahaan, asosiasi selama 5 tahun terakhir itu menunjukkan tren peningkatan begitupun soal dividen-nya (keuntungan)," bebernya.

Menyoal aset, Agus menjelaskan, aset BUMD tahun 2021 sebesar Rp101,92 triliun kemudian tahun 2025 mencapai Rp120 7,73 triliun.  Adapun soal deviden juga menunjukkan tren yang sama.

"Tahun 2021 dividen yang disetor sebesar Rp508,2 miliar, tahun 2024 Rp687 miliar , tahun 2025 Rp741 miliar dan tahun 2026 yang akan disetor tahun 2027 nanti ditargetkan ebesar Rp800 sekian miliar" ujarnya.

Baca juga: Sarif Abdillah Minta BUMD Pangan Jawa Tengah Terus Berinovasi demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Sementara soal BLUD, Agus mengungkap, pendapatan BLUD sepenuhnya di tangan Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pembina pengelolaan keuangan.

Hal ini sesuai regulasi terbaru, Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD. 

"Soal BLUD, kami tidak ikut campur hanya mengkoordinir dengan cara menanta rencana bisnis dan anggaran (RBA)," ungkapnya. (Iwn)