Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh mulai menyusun Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) sebagai upaya memperkuat ketahanan daerah menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus memastikan kebijakan pembangunan yang inklusif dan responsif gender.

Penyusunan RAD-GPI tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop yang dibuka Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal di Amel Convention Hall, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan tersebut diinisiasi Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim RAD-GPI Kota Banda Aceh dengan dukungan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).

Dalam sambutannya, Illiza mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan pembangunan yang semakin relevan bagi Kota Banda Aceh sebagai wilayah perkotaan pesisir.

Menurutnya, berbagai risiko seperti banjir, genangan, cuaca ekstrem, abrasi, gangguan layanan dasar, penurunan kualitas lingkungan hingga tekanan terhadap penghidupan masyarakat perlu direspons melalui kebijakan daerah yang inklusif, berbasis bukti, dan responsif gender.

Baca juga: Daftar Harga Emas di 10 Daerah Aceh 9 Juli 2026: Langsa Turun Rp100.000/Mayam, Banda Aceh Melemah

Wali kota menjelaskan, penyusunan RAD-GPI Banda Aceh ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029, penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

"Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ungkap Illiza.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen memperkuat pembangunan yang tangguh iklim, adil bagi perempuan dan laki-laki, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh warga.

"Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan. Melalui program prioritas pada perempuan, disabilitas, dan anak untuk lingkungan inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar," ujar Illiza.

Kegiatan tersebut diikuti 145 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga mitra pembangunan.(*)