SURYA.CO.ID SURABAYA - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mendesak pemerintah segera memberikan insentif bagi perusahaan pelayaran swasta.
Permintaan itu disampaikan menyusul lonjakan biaya operasional yang dinilai semakin menekan industri angkutan laut dan berpotensi mengganggu konektivitas antarpulau di Indonesia.
Sebagai negara kepulauan, transportasi laut menjadi tulang punggung distribusi logistik sekaligus mobilitas masyarakat.
Namun, di balik perannya yang strategis, perusahaan pelayaran swasta menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai kenaikan biaya operasional, fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, hingga keterbatasan infrastruktur pelabuhan.
Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlanjutan layanan angkutan laut apabila tidak segera direspons melalui kebijakan yang berpihak pada industri.
Baca juga: Petani Apel Di Batu Mulai Tinggalkan Apel Beralih Ke Jeruk Dan Sayur, Biaya Perawatan Mahal
Wakil Ketua Bidang RoRo & Car DPP INSA, Rakhmatika Ardianto, mengatakan kapal bukan sekadar alat transportasi penumpang dan logistik, melainkan juga infrastruktur yang menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia.
"Dengan fungsi strategis tersebut, angkutan laut seharusnya dipandang sebagai sektor prioritas yang layak memperoleh dukungan dan insentif yang memadai dari pemerintah," kata Rakhmatika, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, terdapat ketimpangan perlakuan terhadap sektor pelayaran. Jika jalan raya dan jembatan dibangun serta dipelihara menggunakan pembiayaan negara, perusahaan pelayaran swasta justru harus menanggung sendiri seluruh biaya investasi, perawatan, hingga operasional kapal.
Beban tersebut semakin berat karena perusahaan pelayaran swasta harus bersaing dengan operator yang memperoleh dukungan melalui skema Public Service Obligation (PSO) maupun Penyertaan Modal Negara (PMN), yang diterima perusahaan BUMN.
"Kesulitan semakin besar dirasakan oleh operator kapal RoRo penumpang," ucapnya.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperbesar beban operasional karena banyak kebutuhan kapal, seperti suku cadang, perawatan, perlengkapan teknis, hingga pemeliharaan, menggunakan komponen berdenominasi valuta asing.
Baca juga: Gapasdap Keluhkan Besarnya Biaya Operasional Kapal, membahayakan Keselamatan Pelayaran
Rakhmatika mengungkapkan persoalan lain yang mendesak adalah terbatasnya kapasitas dermaga di sejumlah pelabuhan. Jumlah tempat sandar dinilai tidak lagi sebanding dengan kebutuhan operasional kapal yang terus meningkat.
Akibatnya, kapal RoRo penumpang kerap harus mengantre sebelum dapat bersandar. Situasi tersebut memicu pembengkakan biaya operasional, mulai konsumsi bahan bakar, biaya awak kapal, keterlambatan jadwal pelayaran, terganggunya rotasi kapal, hingga menurunnya kualitas pelayanan kepada penumpang.
"Akibatnya, kapal RoRo penumpang sering harus antre untuk sandar. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan yang tidak kecil, mulai dari biaya bahan bakar, biaya awak kapal, keterlambatan jadwal, gangguan rotasi kapal, hingga penurunan kualitas pelayanan kepada penumpang dan pengguna jasa," jelasnya.
Selain keterbatasan dermaga, pendangkalan alur dan kolam pelabuhan juga dinilai menghambat operasional kapal. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kecelakaan, menghambat keluar-masuk kapal, serta berpotensi menyebabkan kerusakan pada bagian bawah kapal yang berujung pada meningkatnya biaya perbaikan.
Karena itu, DPP INSA meminta pemerintah memberikan berbagai insentif, mulai dari penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), keringanan biaya kepelabuhanan, insentif energi atau bahan bakar, kemudahan pembiayaan dengan bunga perbankan yang lebih rendah, hingga penyederhanaan regulasi agar tidak memunculkan ekonomi biaya tinggi.
Selain insentif, pemerintah juga didorong mempercepat pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pelabuhan, terutama penambahan dermaga bagi kapal RoRo penumpang untuk mengurangi antrean sandar.
"Oleh karena itu, industri pelayaran swasta sangat membutuhkan perhatian dan kebijakan konkret dari pemerintah berupa insentif seperti yang selama ini diterima oleh angkutan udara," harapnya.
Rakhmatika menegaskan bahwa insentif tersebut bukan hanya untuk meringankan beban perusahaan, tetapi juga menjaga keselamatan pelayaran, kelancaran distribusi logistik, serta konektivitas antarpulau yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, kemampuan operasional pelayaran swasta dikhawatirkan akan terus menurun," tandasnya.
"Pada akhirnya, yang berisiko terdampak bukan hanya perusahaan pelayaran, tetapi juga masyarakat, pengguna jasa, keselamatan pelayaran, kelancaran logistik, dan perekonomian antarpulau," sambung Rakhmatika Ardianto.
