BANGKAPOS.COM,BANGKA - Hampir diseluruh SPBU yang ada di Bangka Belitung terjadi antrean pembelian BBM baik jenis pertalite maupun pertamax.
Masyarakat mengantre berjam-jam untuk membeli BBM di SPBU ini bukan pemandangan baru lagi di Bangka Belitung, tetapi hal ini sering kali terjadi.
Dosen Universitas Pertiba (Uniper), Eddy Supriadi, mengatakan pemandangan ini merupakan episode lama yang terulang kembali.
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menjawab keluhan masyarakat. Melakukan inspeksi mendadak (sidak), rapat lintas sektoral, hingga membuat pernyataan ke publik bahwa stok BBM dalam kondisi aman.
Akhirnya masyarakat diminta untuk tak melakukan panic buying. Tetapi permasalahan tak selesai. Antrean di SPBU masih saja terjadi.
"Pertanyaannya sederhana, tetapi fundamental, sampai kapan rakyat harus terus mengantre? Sementara pemerintah terus mengulang penjelasan yang sama. Persoalan ini tidak boleh lagi dipandang sebagai gangguan distribusi biasa, apalagi sekadar menyalahkan panic buying masyarakat," kata Eddy kepada Bangkapos.com, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, ketika masalah yang sama terjadi berkali-kali dalam rentang waktu berbeda, maka secara teoritis hal itu tidak lagi dapat dikategorikan sebagai incident, melainkan mengindikasikan systemic failure atau kelemahan sistemik dalam perencanaan, distribusi, pengawasan, koordinasi, dan mitigasi risiko.
"Pada Agustus 2025, BPH Migas bersama Komisi XII DPR RI telah membahas secara khusus tantangan sektor hilir migas di Bangka Belitung, mulai dari penyediaan hingga pengawasan BBM subsidi dan kompensasi. Pertemuan itu bahkan disebut sebagai upaya belanja masalah," katanya.
BPH Migas, lanjut Eddy, menyatakan pengawasan dilakukan menggunakan teknologi informasi dan verifikasi lapangan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, pemalsuan QR Code, serta meminimalkan antrean di SPBU.
"Integrated Terminal Pangkalbalam juga ditinjau langsung dan secara umum ketahanan stok dinyatakan aman," lanjutnya.
Ia merinci, pada Maret 2026 antrean panjang kembali terjadi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pertamina dan pihak terkait kembali turun melakukan pemantauan.
"Sekali lagi publik mendapat penjelasan bahwa persediaan BBM aman dan masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah juga mengecek kendaraan untuk mengantisipasi praktik pengetapan atau ngerit BBM," katanya.
Namun kini, kata Eddy, pada Juli 2026 antrean kembali menjadi persoalan.
"Maka pertanyaan kritisnya adalah, jika stok memang aman, mengapa rakyat terus mengantre? Jika distribusi disebut terkendali, mengapa gangguan yang sama terus berulang? Jika pengawasan telah dilakukan, mengapa potensi penyimpangan tetap menjadi kekhawatiran? Dan jika rapat lintas sektoral telah berkali-kali digelar, di mana hasil konkret dan indikator keberhasilannya? Jangan sampai sidak hanya menjadi ritual administratif," katanya.
Dikatakan Eddy, sidak memang diperlukan, begitu pula rapat koordinasi. Pertemuan lintas sektoral merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan modern. Namun, sidak bukan tujuan kebijakan, rapat bukan hasil akhir, dan pernyataan pers bukan ukuran keberhasilan.
"Ukuran keberhasilan kebijakan BBM sangat sederhana, yakni apakah rakyat dapat memperoleh BBM secara wajar, tepat waktu, tepat sasaran, dengan harga yang semestinya, tanpa harus menghabiskan berjam-jam dalam antrean," lanjutnya.
"Jika setelah sidak antrean tetap berulang, maka kita perlu berani mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan belum menyentuh akar persoalan," katanya.
(Bangkapos.com/Riki Pratama)
