TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo diminta untuk menyediakan guru di Sekolah Rakyat (SR) DIY sebagai pengajar sementara. Padahal saat ini Kulon Progo juga mengalami krisis kekurangan guru.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, Aris Syarifuddin turut menyoroti masalah itu. Ia menilai perlu ada kajian mendalam dalam upaya memenuhi kebutuhan guru di SR DIY.
"Melihat kondisi pendidikan di Kulon Progo, butuh kajian matang untuk meminjamkan sejumlah guru ke SR," kata Aris pada Kamis (16/07/2026).
Ia terutama menyoroti persoalan kekurangan guru di jenjang SD dan SMP. Sebab kondisi itu membuat layanan pendidikan di sejumlah sekolah di Kulon Progo bisa terhenti.
Aris berharap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo melakukan pemetaan terhadap guru yang tersertifikasi. Begitu juga jumlah jam mengajar perlu menjadi pertimbangan.
"Kami mendorong agar guru yang ditugaskan ke SR adalah mereka yang jumlah jam mengajarnya masih kurang," ujarnya.
Aris turut mendorong Disdikpora Kulon Progo mempertimbangkan kebutuhan guru di sekolah. Sebab nantinya guru yang dipinjamkan ke SR akan mengajar selama 3 bulan di sana, yang berarti bisa menyebabkan kekosongan jam mengajar di sekolah umum.
Terlepas dari potensi permasalahan yang terjadi, ia menyatakan dukungan terhadap keberadaan SR di Kulon Progo. Sebab SR dibangun dengan tujuan mengentaskan masalah kemiskinan, termasuk di Kulon Progo yang angkanya masih tinggi.
"Adanya SR berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan yang kerap terjadi pada keluarga prasejahtera," jelas Aris.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan ada permintaan dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk guru di SR.
Kulon Progo diminta menyediakan sekitar 32 guru, meliputi 9 guru tamu untuk MPLS dan 23 guru untuk matrikulasi.
Permintaan itu diajukan di tengah krisis kekurangan guru di Kulon Progo. Sebab menurut data, jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya rata-rata mencapai 200 orang, sedangkan yang diangkat kurang dari 100 guru.
"Memang ada permasalahan sendiri karena kekurangan guru, namun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo sudah berkomitmen untuk mendukung SR dengan menyediakan guru sesuai kebutuhan," ujar Ernawati.(alx)
