SURYA.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mempercepat pembenahan infrastruktur jalan setelah menemukan masih banyak ruas jalan provinsi yang belum memenuhi standar lebar.
Sekitar 700 kilometer atau 48 persen dari total jaringan jalan provinsi di Jatim saat ini masih memiliki lebar di bawah standar ideal.
Sebagai langkah bertahap, Pemprov Jatim menargetkan pelebaran jalan provinsi sepanjang 20 kilometer setiap tahun mulai 2027.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Jawa Timur, Edy Tambeng Widjaja, mengatakan sebagian besar ruas yang belum memenuhi standar memiliki lebar sekitar 5 hingga 6 meter.
Kondisi tersebut banyak ditemukan di jalur pegunungan maupun kawasan dengan medan berkelok.
“Ada 48 persen jalan yang belum memenuhi standar. Itu paling sekitar 700-an kilometer,” kata Edy Tambeng kepada SURYA.co.id, Selasa (21/7/2026).
Edy menyebut sejumlah ruas yang masih memiliki lebar terbatas di antaranya jalur Pakis–Poncokusumo, Paiton–Santi Logo, Purwodadi, hingga kawasan Cangar.
“Di Pakis–Poncokusumo, Paiton–Santi Logo masih 5 meter. Terutama di Purwodadi. Kalau Cangar juga 5 meter. Jadi masih ada yang 5 meter,” ujarnya.
Baca juga: Pembangunan Jalan Wiyung Segera Dimulai, Perkuat Konektivitas Wilayah Surabaya-Gresik
Menurut dia, jalan berstatus provinsi idealnya memiliki lebar badan jalan minimal 5,5 hingga 7 meter.
Jalan yang terlalu sempit dinilai tidak lagi mampu menampung peningkatan volume kendaraan, terutama kendaraan besar yang melintas dari dua arah.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sejumlah persoalan, mulai dari kemacetan, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga mempercepat kerusakan jalan.
Pada wilayah pegunungan, risiko longsor juga menjadi tantangan tambahan.
Untuk mengejar kebutuhan tersebut, Pemprov Jatim mulai menyusun program pelebaran jalan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
“Mulai tahun depan kita ada target 20 kilometer pada tahun 2027. Kalau 700-an kilometer itu, ya tergantung kemampuan keuangan kita. Kalau 20 kilometer per tahun, tinggal 700 dibagi 20, sekitar 30 sampai 35 tahun,” jelasnya.
Pemprov Jatim memperkirakan kebutuhan anggaran pelebaran jalan mencapai sekitar Rp 12 miliar per kilometer.
Namun angka tersebut masih berupa rata-rata karena kebutuhan setiap lokasi berbeda sesuai kondisi medan.
“Per kilometernya sekitar Rp12 miliar. Tinggal dikalikan saja. Tapi itu rata-rata, tergantung kondisi lapangan,” katanya.
Meski program pelebaran terus disiapkan, Edy mengakui tidak seluruh ruas jalan dapat diperlebar.
Keterbatasan lahan dan kondisi geografis menjadi kendala utama, terutama di kawasan pegunungan dengan kontur curam.
“Memang ada beberapa yang tidak bisa dilebarkan. Jadi tidak semua bisa kita lebarkan. Yang bisa dilebarkan, kita lebarkan,” ucapnya.
Sebagai alternatif, DPUBM Jatim akan menerapkan metode perkerasan bahu jalan menggunakan rigid pavement atau cor beton di sisi kanan dan kiri jalan.
Cara tersebut dinilai lebih memungkinkan diterapkan pada jalur yang sulit diperlebar secara penuh.
Metode serupa sebelumnya telah diterapkan di jalur Kota Batu-Pujon.
Sejumlah ruas yang masuk daftar prioritas pelebaran antara lain Pakis–Poncokusumo, Pujon–Ngoro, Talun–Tirtoyudo, hingga Sendang Biru.
Jalur tersebut dipilih karena memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sekaligus akses menuju kawasan wisata di Jawa Timur.
“Jadi yang memungkinkan secara fisik itulah yang dikerjakan. Biasanya jalur-jalur menuju objek wisata memang menjadi prioritas, tetapi lalu lintasnya juga tidak terlalu padat sehingga tidak mengganggu prioritas lain. Kalau sudah mendekati daerah-daerah keramaian, rata-rata jalannya sudah standar,” pungkasnya.
Sementara itu, upaya percepatan pelebaran jalan telah mulai dilakukan melalui Perubahan APBD 2026.
Pada tahun ini, Pemprov Jatim menargetkan pelebaran jalan sepanjang 10 kilometer sebagai tahap awal sebelum program diperluas mulai 2027.
