TRIBUNGORONTALO.COM – Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Ismet Mile, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ismet saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta jajaran pemerintah daerah di Ruang Lupa Lelah, Kantor Bupati Bone Bolango, Selasa (21/7/2026).
Dalam arahannya, Ismet menegaskan bahwa tidak lagi menoleransi pelanggaran kedisiplinan. ASN yang terbukti tidak jujur, tidak disiplin, hingga mengabaikan aturan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Politisi PPP itu menyoroti masih ditemukannya persoalan kedisiplinan aparatur, mulai dari tingkat kehadiran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya hingga rendahnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurut orang nomor satu di Bone Bolango tersebut, kondisi ini tidak boleh lagi terjadi karena sistem pemerintahan saat ini sudah didukung oleh teknologi yang semakin memudahkan proses pengawasan.
"Jangan lagi ada yang tidak hadir tetapi dianggap hadir. Pemerintahan ini harus dibangun di atas kejujuran. Kalau tidak hadir, katakan tidak hadir," tegas Ismet.
Bupati yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyampaikan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang sehat. Oleh karena itu, setiap ASN diminta menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak melakukan manipulasi dalam bentuk apa pun.
Ia juga meminta seluruh kepala OPD untuk meningkatkan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Pimpinan memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh ASN bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Baca juga: Viral Calon Pengantin di Gorontalo Meninggal Sehari sebelum Akad Nikah, Sempat 2 Kali Dirujuk
Selain kepala OPD, Ismet turut mengingatkan para camat agar memperkuat pembinaan kepada aparatur hingga tingkat desa dan kelurahan. Baginya, disiplin tidak cukup hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan harus menjadi budaya kerja yang diterapkan setiap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Ismet juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap laporan maupun keluhan masyarakat. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar mudah dihubungi kapan pun diperlukan, sehingga persoalan yang muncul dapat segera ditangani.
"Jangan sampai masyarakat menunggu karena pejabatnya sulit dihubungi. Pemerintah harus hadir dan responsif terhadap setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat," ujarnya.
Ismet menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh pejabat diminta untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak istimewa yang diperoleh karena kedekatan dengan pihak tertentu. Sebaliknya, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, kompetensi, loyalitas, dan integritas.
Sebab itu, seluruh ASN diminta untuk menjaga profesionalisme serta menjauhi segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat.
Ismet menambahkan, Pemkab Bone Bolango juga akan terus memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah berbagai potensi penyimpangan sejak dini. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih penting dibandingkan melakukan penindakan setelah pelanggaran terjadi.
"Kita ingin birokrasi yang bersih, disiplin, dan profesional. Jangan sampai ada yang tersandung persoalan karena mengabaikan aturan yang sebenarnya sudah sangat jelas," tandasnya. (*)
