Oleh: I Nengah Muliarta
Akademisi Universitas Warmadewa dan Korwil AMSI Bali Nusra
PERISTIWA maling ayam berbuntut penghakiman massa di Banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali, bukan sekadar cerita tentang tindak pidana sederhana.
Tragedi Baturiti menjadi cerminan retaknya penegakan hukum dan dinamika sosial kita hari ini.
Fenomena yang terjadi dalam tragedi Baturiti pun melahirkan sebuah realitas baru yang patut kita renungkan bersama: viral justice atau keadilan berbasis viralitas.
Ketika sebuah peristiwa menjadi perhatian jutaan pasang mata di media sosial, penanganan hukum mendadak bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa.
Penegakan hukum seolah menemukan bahan bakar utamanya dari tingkat riuhnya perbincangan warganet di ruang siber.
Baca juga: Kaitan Kaliyuga dan Kasus Kriminal di Bali, dari Pengeroyokan Baturiti hingga Kematian Man Colik
Kondisi ini menghadirkan sebuah paradoks yang cukup mengkhawatirkan bagi sistem peradilan kita.
Di satu sisi, perhatian publik digital membantu membongkar kasus pengeroyokan terduga maling ayam secara terang benderang.
Namun di sisi lain, muncul ketergantungan yang tidak sehat di mana keadilan seolah baru bekerja secara optimal ketika sebuah kasus berhasil mencuri perhatian dan menjadi trending topic.
Lembaga penegak hukum menghadapi ujian berat dalam mempertahankan marwah profesionalismenya.
Polisi dan aparat terkait dituntut untuk tetap independen, terukur, serta tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan opini massa.
Proses penyidikan atas tewasnya terduga maling ayam harus didasarkan pada pembuktian saintifik dan fakta hukum yang objektif, bukan sekadar menuruti desakan netizen.
Aksi main hakim sendiri di Baturiti pada dasarnya adalah sinyal bahaya mengenai erosi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal.
Sebagian warga di akar rumput merasa bahwa jalur hukum terlalu berbelit atau kurang memberikan efek jera. Aduan atau laporan warga sering diabaikan.
Perasaan ini mendorong mereka mengambil jalan pintas yang fatal dengan mempraktikkan "hukum rimba" di lapangan.
Pengabaian terhadap supremasi hukum demi alasan kekesalan sesaat merupakan sebuah kemunduran peradaban.
Mengorbankan nyawa seorang terduga maling ayam atas nama keadilan warga jelas tidak dapat dibenarkan oleh aturan hukum mana pun.
Negara hukum tidak boleh membiarkan tindakan pengeroyokan berjalan tanpa sanksi yang tegas dan terukur.
Media sosial bertindak sebagai cermin yang memantulkan keretakan hubungan antara publik dan lembaga penegak hukum.
Diskusi yang riuh di ruang digital kerap kali memotret betapa rapuhnya pemahaman masyarakat tentang azas-azas dasar hukum.
Ketiadaan literasi hukum yang memadai membuat batas antara pelanggaran tindak pidana dan aksi penganiayaan massal menjadi sangat kabur.
Restorasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menjadi agenda yang sangat mendesak untuk diselesaikan.
Aparat kepolisian perlu menunjukkan responsivitas yang sama kuatnya, baik pada kasus yang viral di media sosial maupun kasus-kasus sunyi yang tidak tersentuh sorotan kamera ponsel.
Kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) harus dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Viral justice pada akhirnya hanyalah obat penenang sementara bagi dahaga keadilan masyarakat.
Keberlanjutan sistem hukum kita tetap bertumpu pada integritas aparat, ketegasan regulasi, serta kesadaran hukum warga.
Tragedi Baturiti harus menjadi momentum evaluasi mendalam agar marwah hukum tidak pernah kalah oleh amuk massa di lapangan maupun desakan di media sosial.
Tragedi tragis yang menimpa terduga maling ayam di Baturiti menyajikan pelajaran berharga tentang lanskap sosial dan digital kita hari ini.
Peristiwa ini dengan sangat gamblang memperlihatkan bagaimana media sosial tidak pernah bertindak netral dalam merekam realitas masyarakat.
Platform digital bekerja layaknya cermin raksasa yang memantulkan kualitas emosi, keagungan solidaritas, sekaligus tingkat peradaban hukum yang sedang kita jalani.
Eskalasi kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang membuktikan betapa rentannya ruang siber kita dari manipulasi emosi massa.
Narasi sepotong dan penghakiman terburu-buru terhadap terduga maling ayam telah memicu tindakan brutal di dunia nyata.
Kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa tindakan main hakim sendiri adalah kejahatan serius yang melukai prinsip kemanusiaan dan merusak tatanan hukum negara.
Namun, mengambinghitamkan teknologi secara utuh tentu bukan sebuah langkah yang bijak. Pergeseran arus diskusi dari gelombang kemarahan menuju gerakan empati dan penggalangan dana bagi keluarga korban menunjukkan sisi lain yang penuh harapan.
Media sosial tetap menyimpan potensi besar sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif, selama digerakkan oleh nurani dan rasa keadilan yang jujur.
Penegakan hukum masa depan tidak boleh kalah atau tersandera oleh dua kutub ekstrem: "hukum rimba" di akar rumput maupun "hukum massa" di media sosial.
Aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara konsisten, transparan, dan profesional tanpa harus menunggu sebuah peristiwa menjadi viral terlebih dahulu.
Kepastian hukum yang adil adalah benteng utama untuk mencegah berulangnya aksi kekerasan serupa di kemudian hari.
Masyarakat juga perlu membangun literasi digital dan hukum yang jauh lebih matang.
Menghormati azas praduga tak bersalah terhadap seorang terduga pelaku kejahatan bukanlah bentuk pembelaan terhadap tindak pidananya, melainkan upaya menjaga marwah kemanusiaan kita sendiri.
Menahan diri untuk tidak memprovokasi atau terprovokasi di ruang siber adalah kontribusi nyata tiap individu dalam merawat tatanan sosial yang beradab.
Luka yang ditinggalkan oleh kasus ini harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah, aparat hukum, dan seluruh pengguna media sosial.
Hanya dengan kematangan berpikir dan ketegasan hukum, kita dapat memastikan bahwa nilai kemanusiaan selalu menang di atas amuk massa.
(*)
