Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – DPRD Lampung mulai membedah seluruh postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terbuka sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas anggaran daerah.

Baca Juga: Gubernur Lampung Pastikan PPPK hingga Honorer Tak Dirumahkan, Gaji Tetap Aman

DPRD Lampung mulai membedah seluruh postur APBD secara terbuka sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas anggaran daerah.

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan, setiap pos anggaran akan dievaluasi bersama seluruh fraksi. 

Belanja yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat akan dipangkas untuk memberi ruang bagi program prioritas.

Menurut politisi Gerindra ini, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK agar penyusunan APBD berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas," kata Giri, Kamis (30/7/2026).

Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, Giri mengatakan pembahasan APBD 2027 diarahkan agar tidak hanya menjadi dokumen belanja pemerintah, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani (NTP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan gini ratio akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas anggaran.

DPRD juga memastikan akan mengawal program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya sektor pertanian yang dinilai menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Program penyediaan dryer, pupuk, bibit, hingga bantuan pengendalian hama menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.

"Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan," ujarnya.

Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD juga menemukan sejumlah persoalan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). 

Salah satunya di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung peralatan medis yang memadai.

Menurut Giri, kondisi tersebut harus segera ditangani karena berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. 

DPRD pun mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar kebutuhan alat kesehatan dapat dipenuhi.

"Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," katanya.

Selain itu, DPRD menyoroti usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang mencapai 7 hingga 15 persen. 

Menurut Giri, kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

"Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri," tegasnya.

Ia menyebut Sekretariat DPRD telah lebih dahulu melakukan rasionalisasi sehingga kenaikan belanja pegawai tetap berada di bawah 2,5 persen sesuai ketentuan.

Di sektor pertanian, DPRD juga menemukan masih minimnya dukungan anggaran terhadap program pengendalian hama, terutama serangan tikus yang kini dikeluhkan petani di berbagai daerah.

"Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran," ucapnya.

Tak hanya belanja, DPRD turut mengevaluasi sisi pendapatan daerah. Giri meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kembali meleset seperti dalam tiga tahun terakhir.

Menurutnya, setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik berbeda dalam pemungutan pajak sehingga diperlukan strategi yang disesuaikan dengan persoalan di masing-masing daerah.

DPRD juga menemukan adanya perbedaan data antara retribusi di lapangan dengan laporan resmi, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan. 

Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama guna meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu komitmen kami," pungkas dia. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)