TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), R-APBD Tahun 2027,dari Pemko Pekanbaru, sudah diterima DPRD Pekanbaru Juni lalu.

Namun hingga sekarang, belum ada pembahasan intens, antara Banggar DPRD dan TAPD Pemko.

Praktis baru sekali pembahasan Banggar dengan perwakilan TAPD, tanpa kehadiran Ketua TAPD Masykur Tarmizi, Rabu (29/7/2026) petang kemarin.

Anggota Banggar DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz ST mengakui hal ini.

Meski demikian, Politisi senior NasDem ini menyampaikan, dalam KUA PPAS R-APBD 2027, Pemko mengusulkan angka Rp 3,4 triliun untuk anggaran tahun depan.

"Nilai ini yang akan kita pertanyakan, sumber angka Rp 3,4 triliun itu dari mana saja. Saat rapat Banggar kemarin, itu belum terjawab oleh perwakilan TAPD," tegas Zulfan Hafiz kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (30/7/2026).

Ya, belakangan ini Pemko Pekanbaru mengklaim terus menggenjot peningkatan PAD, sebagai upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Bahkan angka fantastis PAD tahun 2025 lalu dipublis Pemko senilai Rp 1,2 triliun. Itu sudah termasuk dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Makanya kita ingin tahu, di sektor mana saja yang naik/meningkat.Kalau opsen PKB itu, sudah ada sejak dipegang provinsi kemarin. Sekarang kota yang pegang. Sektor yang lainnya, yang mana naik PAD itu," kata Zulfan Hafiz lagi.

Baca juga: Penanganan Banjir Kota tak Selesai-selesai, Pimpinan DPRD Pekanbaru Sebut Harus All Out

Dia berharap, pada rapat Banggar selajutnya, Ketua TAPD hadir, bersama OPD teknis pengumpul PAD. Sehingga bisa singkron dan terang benderang.

"Termasuk juga ke mana saja anggaran sidah dibelanjakan. Kita kan perlu tahu, sebagai fungsi kontrol dan budgeting untuk tahun 2027," paparnya.

Sekadar gambaran, DPRD Pekanbaru menargetkan Pemko Pekanbaru bisa meraih PAD tahun 2026 ini sebesar Rp 1,3 triliun. Nilai ini naik sedikit dari raihan PAD tahun 2025 lalu, Rp 1,2 triliun.

APBD Kota Pekanbaru Tahun 2026 lalu, disahkan dan ditetapkan sebesar Rp3,049 triliun, tepatnya Rp3.049,27 miliar.

Sesuai regulasi, pembahasan APBD 2027 lebih dulu dibahas, setelah itu baru di bersamaan dilanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2026.

Deadline pengesahan APBD 2027 pada 30 November, sedangkan batas waktu ketuk palu APBD Perubahan 2026, paling lambat 30 September.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).