TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Sebanyak tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Barat (Sumbar) masuk dalam daftar dapur yang disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Secara nasional, BGN menghentikan operasional 833 dapur SPPG karena dinilai melanggar standar yang telah ditetapkan.
Dilansir dari TribunNews.com, rinciannya terdiri dari 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sumatera Barat, Agung Adhitya Lingga, mengatakan secara umum pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumbar masih berjalan sesuai dengan arahan terbaru dari Kepala BGN.
Baca juga: Sambut HUT ke-81 RI, Warga dan Pedagang di Padang Berharap Indonesia Bebas Korupsi
"Kalau untuk SPPG kita di Sumbar, kondisinya Alhamdulillah masih on the track sesuai arahan Kepala Badan yang baru. Kami terus membenahi kualitas, fasilitas dapur, dan memaksimalkan kualitas makanan agar operasional dapur berjalan sesuai standar," kata Agung kepada TribunPadang.com, Kamis (30/7/2026).
Meski demikian, pihaknya membenarkan terdapat tiga dapur di Sumbar yang masuk dalam daftar suspend, seluruhnya berada di Kota Padang.
Menurutnya, informasi tersebut masih akan ditindaklanjuti untuk memastikan penyebab pasti penghentian operasional ketiga dapur tersebut.
"Dari data yang kami terima memang ada tiga dapur di Kota Padang yang terkena suspend. Kami akan mencoba menindaklanjuti bagaimana prosedurnya, termasuk memastikan apakah memang ada kelalaian atau faktor lainnya," ujarnya.
Baca juga: Percepat Konektivitas, Pemkab Dharmasraya dan Swasta Kolaborasi Bangun Jalan
Agung menilai langkah tegas BGN merupakan bagian dari upaya penataan program MBG di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru.
Ia menyebut kebijakan suspend tersebut berkaitan dengan refocusing anggaran yang bertujuan meningkatkan efisiensi sekaligus mempersiapkan pembukaan dapur-dapur baru yang sebelumnya masih berstatus moratorium.
Agung mengatakan saat ini BGN mulai melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur SPPG, mulai dari kelengkapan fasilitas hingga standar operasional.
"Penataan sudah mulai dilakukan. Teman-teman di lapangan juga sudah mulai mengevaluasi setiap dapur beserta fasilitasnya. Suspend yang dilakukan sekarang merupakan bagian dari proses refocusing dan evaluasi tersebut," katanya.
Ia menjelaskan, ke depan kemungkinan akan ada perubahan teknis dalam perhitungan biaya maupun insentif operasional agar lebih proporsional dan efisien.
"Kemungkinan nanti akan ada teknis terbaru terkait perhitungan biaya dan insentif yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini bagian dari efisiensi yang sedang disiapkan oleh BGN," jelasnya.
Di sisi lain, Agung mengungkapkan kebutuhan dapur SPPG di Sumbar sebenarnya mencapai sekitar 640 unit agar seluruh penerima manfaat program MBG dapat terlayani.
Namun hingga kini jumlah dapur yang telah beroperasi diperkirakan baru berkisar 300 hingga 400 unit.
"Target awal Sumbar itu sekitar 600 sampai 640 dapur. Tetapi informasi yang kami dapatkan, yang sudah beroperasi baru sekitar 300 sampai 400 dapur," katanya.
Ia mengatakan masih terdapat sejumlah daerah yang belum memenuhi kebutuhan layanan MBG, terutama wilayah yang jauh dari pusat distribusi.
Baca juga: Harga Telur Ayam di Padang Merangkak Naik, Tembus Rp52.000 per Krat
Beberapa daerah yang masih membutuhkan tambahan dapur antara lain Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman.
"Khusus daerah 3T seperti Mentawai, kami berharap dalam waktu dekat program ini bisa segera berjalan optimal karena memang sangat dibutuhkan masyarakat di sana," ujarnya.
Agung berharap evaluasi yang dilakukan BGN tidak hanya menjadi bentuk penegakan aturan, tetapi juga mampu memperkuat kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di Sumatera Barat.(*)
