BANGKAPOS.COM -- Iptu Setya Budi Dias Oktavianto, staf administrasi KPK menjadi tersangka pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
DIS alias Setya Budi Dias Oktavianto merupakan staf KPK perbantuan dari instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Setya Budi Dias juga merupakan anak dari Lilik Budi Suprianto (LBS) yang turut menjadi tersangka dalam kasus yang sama.
Dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang, Iptu Setya Budi Dias memanfaatkan celah posisinya di bagian administrasi untuk mengakses berkas penyelidikan perkara di Kabupaten Pemalang
Informasi yang ia dapatkan kemudian diteruskannya kepada sang ayah, Lilik Budi Suprianto.
Lilik memanfaatkan dokumen resmi serta posisi anaknya di KPK untuk memeras Bupati Pemalang dengan iming-iming pengurusan perkara.
Baca juga: Nasib Korwil Kayong Utara Adi Afrianto Main HP saat Rapat, Terancam Dipindah ke Papua
Bupati Pemalang lantas memerintahkan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA), untuk menghimpun dana sebesar Rp1,98 miliar dari para pejabat daerah dan kontraktor.
Dari jumlah itu, sebesar Rp1,2 miliar diserahkan kepada Lilik dalam pertemuan di Semarang, Jawa Tengah.
Setya Budi Dias Oktavianto berstatus sebagai Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari Korps Brimob Polri dengan pangkat terakhir Inspektur Polisi Satu (Iptu).
Jabatannya di KPK sebagai Staf Administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia pernah dipercaya bertugas sebagai ajudan (pengawal pribadi) yang mendampingi pimpinan KPK periode sebelumnya.
Selain itu, Dias pernah menjadi bagian dari misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sudan.
Pendidikan: Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
Ia memiliki akun Pinterest yang memperlihatkan minat pada gaya hidup pria modern hingga tema otomotif.
Setya Budi Dias Oktavianto adalah anggota Korps Brimob Polri berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu) yang bertugas di KPK.
Ia tercatat rutin melaporkan harta kekayaannya di situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sebagai pejabat, Setya diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya di situs LHKPN KPK.
Pelaporan itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Harta Setya Budi terus melonjak seiring berjalannya waktu, mulai sejak 2017 hingga sekarang.
Baca juga: Diduga Terlibat Korupsi Proyek dan Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Minta Maaf
Pada 2017, harta Setya masih senilai Rp340 juta. Sementara pada periodik 2025, harta Setya mencapai Rp761 juta.
Ia terakhir kali melaporkan hartanya di situs LHKPN pada 19 Februari 2026.
Sumber harta terbanyak Setya yakni berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp490 juta.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menyeret oknum internal lembaga antirasuah.
Salah satu tersangka utama yang disorot publik adalah DIS alias Setya Budi Dias Oktavianto, Staf Administrasi KPK yang merupakan perbantuan dari instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
DIS ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya usai diduga membocorkan dokumen rahasia penanganan perkara KPK kepada ayah kandungnya, Lilik Budi Suprianto (LBS), untuk memeras Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro (AWI).
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penyidik telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah menemukan alat bukti yang sah.
"Berdasarkan kecukupan alat bukti, alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tahun 2025-2026, dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK, tim kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka," ujar Taufik, Kamis (30/7/2026), dilansir dari Kompas TV.
"Pertama Saudara AWI selaku Bupati Pemalang periode 2025-2030; Saudara GHA selaku pihak swasta atau orang kepercayaan bupati; Saudara LBS selaku pihak swasta sekaligus orang tua dari saudara DIS; dan terakhir Saudara DIS selaku pegawai KPK, staf administrasi di KPK," tuturnya.
Achmad Taufik Husein membeberkan bahwa tersangka DIS memanfaatkan celah posisinya di bagian administrasi untuk mengakses berkas penyelidikan perkara di Kabupaten Pemalang, lalu meneruskannya kepada sang ayah, Lilik Budi Suprianto (LBS).
"Yang bersangkutan karena memang sedikit banyak mengetahui proses-proses administrasi di KPK itu yang kemudian diteruskan kepada LBS selaku orang tuanya atau bapaknya," ungkap Taufik, dilansir dari Tribunnews.com.
Taufik mengonfirmasi bahwa inisiator dari aksi pemerasan ini adalah Lilik Budi Suprianto yang berlatar belakang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Lilik memanfaatkan dokumen resmi serta posisi anaknya di KPK untuk memeras Bupati Pemalang dengan iming-iming pengurusan perkara.
"Ya betul, jadi karena memang si LBS ini background-nya LSM dan dia memanfaatkan anaknya ini yang memang mungkin bisa sedikit memperoleh akses-akses informasi terkait penanganan di KPK," kata Taufik.
Berbekal dokumen rahasia tersebut, Lilik meyakinkan Bupati Anom Widiyantoro.
Bupati Pemalang lantas memerintahkan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA), untuk menghimpun dana sebesar Rp1,98 miliar dari para pejabat daerah dan kontraktor.
Dari jumlah itu, sebesar Rp1,2 miliar diserahkan kepada Lilik dalam pertemuan di Semarang, Jawa Tengah.
Praktik kejahatan ini dihentikan lewat rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada 27 hingga 28 Juli 2026 di Pemalang, Purworejo, dan Jakarta.
Keempat tersangka kini resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
"KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 17 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara Rutan cabang Gedung Merah Putih KPK," tutur Taufik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kasus ini terbagi menjadi dua klaster perkara:
Klaster Pertama: Dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap jajaran di bawahnya serta pihak swasta.
Klaster Kedua: Dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pegawai KPK (DIS dan LBS) terhadap Bupati Pemalang terkait pengurusan perkara.
Atas perbuatannya, AWI dan GHA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP).
Sementara itu, LBS dan DIS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP).
KPK langsung menjebloskan keempat tersangka ke sel tahanan untuk masa penahanan 20 hari pertama.
Petugas menempatkan Anom Widiyantoro dan Setya Budi di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, sedangkan Lilik Budi Suprianto dan Mohamad Haris menempati Rutan KPK Cabang Gedung C1.
Di kasus ini, tim KPK mengamankan uang tunai senilai lebih dari Rp 2 miliar dari tangan para pelaku sebagai barang bukti krusial.
Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, KPK meringkus total 21 orang dari Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.
Juru Bicara KPK Budi menjelaskan bahwa penyelidik menemukan fakta baru saat mendalami kasus suap lelang jabatan secara langsung di lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa kejahatan korupsi ini merambah sektor infrastruktur dan pembangunan daerah.
"Tim menemukan adanya dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati ini tidak hanya soal jual beli jabatan, tapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pemalang," papar Budi.
Peristiwa ini memicu jajaran pimpinan KPK untuk melakukan introspeksi secara mendalam.
Budi memastikan KPK akan merancang langkah-langkah korektif serta pembenahan melalui pendekatan sistem maupun individu untuk memitigasi risiko sejak dini.
Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan segera melaporkan kepada penegak hukum apabila menemukan modus penipuan atau pemerasan yang mengatasnamakan kewenangan mengurus perkara di KPK.
KPK menegaskan penindakan terhadap oknum pegawai internal ini dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu demi menjaga tiang integritas lembaga.
"Dalam kesempatan ini, kami tegaskan bahwa setiap proses hukum di KPK, dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Termasuk apabila perkara tersebut melibatkan insan komisi itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk menegakkan tiang integritas," tegas Budi Prasetyo.
Budi menambahkan bahwa insiden pemerasan ini menjadi bahan introspeksi total bagi seluruh insan di lembaga antirasuah.
"Bagi kami di internal KPK, ini juga menjadi introspeksi, dan kami juga ke depan akan fokus untuk melakukan langkah-langkah korektif, langkah-langkah perbaikan, baik melalui pendekatan sistem ataupun pendekatan individual sehingga kami bisa melakukan mitigasi sejak dini dan pencegahan supaya persoalan-persoalan seperti ini tidak kembali terulang," jelas Budi.
"Kami pastikan setiap penanganan perkara di KPK dilakukan secara objektif, berdasarkan alat bukti, dan pengambilan keputusan oleh pimpinan juga dilakukan secara kolektif kolegial," pungkasnya.
(Bangkapos.com/Tribunnews.com/TribunSumsel.com)
