BANJARMASINPOST.CO.ID – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan mutu perpustakaan sekolah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Akreditasi Perpustakaan se-Kalimantan Selatan yang digelar di Aula Kantor Dispersip Kalsel, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti pengelola perpustakaan jenjang SMA dan perwakilan Dinas Perpustakaan dari 13 kabupaten/kota. Bimtek dibuka Kepala Dispersip Kalsel Sri Mawarni yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Adethia Hailina.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Adethia, Sri Mawarni mengatakan akreditasi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan, profesionalisme, serta kredibilitas perpustakaan di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Akreditasi perpustakaan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, dan mutu layanan perpustakaan di Kalsel,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai standar akreditasi perpustakaan yang berlaku secara nasional, sekaligus meningkatkan kompetensi dalam mengelola perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Sri Mawarni juga menyoroti tantangan pengelolaan perpustakaan di era digital yang menuntut pustakawan terus berinovasi, baik dalam pelayanan, pengelolaan koleksi, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

“Dengan adanya akreditasi, kita tidak hanya menilai kualitas, tetapi juga mendorong semangat inovasi dan pengabdian pustakawan dalam melayani masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan, capaian akreditasi perpustakaan sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu ditingkatkan. Dari 228 perpustakaan SMA yang terdata, baru 56 perpustakaan atau sekitar 25 persen yang telah memperoleh akreditasi.

“Kondisi ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” ungkapnya.

Menurut Sri, tantangan serupa juga dihadapi pemerintah kabupaten/kota yang membina perpustakaan jenjang SD, SMP, perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, hingga perpustakaan rumah ibadah.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan sekaligus memperluas cakupan akreditasi sebagai upaya mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat.

Ia berharap perpustakaan sekolah ke depan mampu menjadi pusat pembelajaran yang terintegrasi dengan proses pendidikan di sekolah.

“Perpustakaan harus bersinergi dengan guru sehingga menjadi bagian dari sistem pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, keberadaannya dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peserta didik,” pungkasnya.

Dalam bimtek tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang disampaikan Asesor Akreditasi Perpustakaan Nasional RI, Desi Mardianingsih. (AOL)