TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar dan memicu gejolak jangka pendek di sektor keuangan.
Namun, dampak tersebut diperkirakan hanya bersifat sementara, apabila proses transisi kepemimpinan berjalan secara transparan, dan dipimpin figur yang memiliki kredibilitas di mata pelaku pasar.
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara sekaligus akademisi, Dr Ana Eka Sriningsih, menilai sosok Perry Warjiyo selama ini menjadi figur sentral yang memberikan kepastian terhadap arah kebijakan moneter Indonesia.
"Pasar keuangan sangat menyukai kepastian dan kontinuitas kebijakan (policy continuity).
Perry Warjiyo dikenal oleh pelaku pasar domestik maupun internasional sebagai figur sentral yang sangat berpengalaman, dan berdisiplin tinggi, dalam menjaga stabilitas makroekonomi," ujarnya.
Menurut Ana, dari perspektif daerah maupun pasar, kepemimpinan Bank Indonesia yang dapat diprediksi selama ini menjadi salah satu faktor yang menjaga kepercayaan investor.
"Perspektif Daerah & Pasar: Kepemimpinan BI yang predictable memberikan ketenangan bagi investor.
Jika terjadi pengunduran diri secara tiba-tiba tanpa sinyal transisi yang jelas, pasar dipastikan akan kaget (market shock).
Investor asing cenderung mengambil sikap wait and see, yang bisa memicu capital outflow (aliran modal keluar) dalam jangka pendek," katanya.
Ana menjelaskan, perubahan kepemimpinan juga berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.
Baca juga: Bank Indonesia Edukasi Wartawan Kaltara soal Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah
"Bank Indonesia memiliki instrumen intervensi ganda (triple intervention) dan operasi moneter yang agresif untuk menjaga nilai tukar," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam jangka pendek ketidakpastian pasar akibat pergantian pimpinan dapat memengaruhi pergerakan rupiah.
Ia melanjutkan untuk dampak moneter dan daerah, dalam jangka pendek, mundurnya pimpinan BI dapat menekan pergerakan Rupiah akibat ketidakpastian pasar.
Bagi daerah, terutama daerah berorientasi impor barang modal atau bahan baku, pelemahan Rupiah akan meningkatkan biaya produksi (imported inflation).
"Sebaliknya, daerah basis ekspor komoditas mungkin mendapat marjin nominal, namun volatilitas nilai tukar tetap merugikan kepastian bisnis lokal," jelasnya.
Terkait inflasi, Ana menilai dampaknya relatif terbatas karena pengendalian inflasi di daerah telah memiliki mekanisme koordinasi yang berjalan baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Adapun dampak sektoral, kebijakan moneter BI mengendalikan inflasi dari sisi permintaan (demand-side), sedangkan inflasi daerah sering kali dipicu oleh pasokan (supply-side, seperti bahan pangan).
"Karena koordinasi TPID sudah memiliki kerangka kerja (framework) yang terinstitusionalisasi dengan baik, dampak perubahan pimpinan BI terhadap inflasi daerah relatif minim, sepanjang rantai pasok dan distribusi barang di daerah tetap terjaga," katanya.
Ana juga berpandangan pergantian Gubernur BI tidak otomatis mengubah arah kebijakan suku bunga acuan.
Dampak di daerah yakni adanya perubahan pimpinan tidak serta-merta mengubah arah BI-Rate, karena keputusan suku bunga diambil secara kolektif kolegial melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG).
"Namun, jika ketidakpastian pasar menyebabkan Rupiah tertekan, BI di bawah kepemimpinan baru mungkin terpaksa mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama (high for longer).
Bagi daerah, suku bunga tinggi akan menahan penyaluran kredit perbankan, yang pada akhirnya memperlambat ekspansi usaha UMKM dan sektor riil di daerah," ujarnya.
Apabila Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dipercaya menjadi pelaksana sementara, Ana menilai terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.
Ia mengungkapkan, sebagai Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti memiliki rekam jejak yang sangat kuat di bidang pasar keuangan dan ekonomi makro.
Jika harus memimpin sebagai Pjs, tantangan utamanya meliputi menciptakan jangkar stabilitas (stabilization anchor), menjaga sinergi fiskal-moneter, serta memastikan program digitalisasi sistem pembayaran daerah.
"Seperti percepatan QRIS dan BI-FAST serta program inklusi keuangan UMKM di daerah-daerah tetap berjalan sesuai target," katanya.
Menurut Ana, siapa pun yang nantinya menjadi Gubernur BI harus memiliki kredibilitas akademis maupun pengalaman praktis, mampu menjaga independensi Bank Indonesia, serta memahami pembangunan ekonomi daerah.
"Dari kacamata akademisi dan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah, figur ideal yang dibutuhkan mencakup kredibilitas akademis dan praktis, independen dan bebas intervensi politik, serta berwawasan inklusif dan daerah.
Tidak hanya berfokus pada indikator makro di tingkat pusat, tetapi juga memahami struktur ekonomi riil di daerah, digitalisasi UMKM, serta pentingnya pemerataan akses keuangan regional," ujarnya.
Baca juga: Bank Indonesia Kaltara Bidik Transaksi Rp3 Miliar di Road to Khasafa 2026
Meski demikian, Ana memperkirakan gejolak yang muncul akibat pergantian kepemimpinan Bank Indonesia tidak akan berlangsung lama.
Prediksi kondisi ekonomi nasional jangka pendek, jika skenario pergeseran kepemimpinan ini terjadi, guncangan bersifat sementara (transitory).
Reaksi negatif pasar kemungkinan hanya berlangsung dalam hitungan minggu, selama proses transisi berjalan transparan dan figur pengganti memenuhi kualifikasi pasar.
"Ketahanan ekonomi riil, yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor domestik, akan tetap menjadi penopang utama sehingga dampak negatif terhadap pertumbuhan GDP nasional dapat diminimalkan," pungkasnya.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
