WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta agar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 tidak hanya berfokus pada penyesuaian belanja, tetapi juga dibarengi upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan di tengah kondisi fiskal yang ketat.

Baca juga: Bimtek Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli: Wujudkan Fraksi Yang Kuat

Menurut Baco, tambahan PAD menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan sejumlah program strategis, mulai dari penanggulangan banjir, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sampah.

"Harapannya tentu mudah-mudahan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena masih banyak program prioritas yang membutuhkan pembiayaan," ujar Basri Baco di sela rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Senin (3/8/2026).

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu menjelaskan, berbagai kebijakan baru yang mulai diterapkan pemerintah juga membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.

Salah satunya ialah kebijakan pengelolaan sampah yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2026.

Baca juga: Suhaimi Minta Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dikaji Menyeluruh Sebelum Disahkan DPRD DKI Jakarta

Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut memerlukan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur, sarana pendukung, hingga kegiatan sosialisasi agar dapat diterapkan secara optimal di masyarakat.

"Semua itu pasti membutuhkan anggaran. Tetapi kembali lagi, sumbernya harus didukung oleh peningkatan PAD," ucapnya.

Selain menyoroti kebutuhan anggaran, Baco juga mengusulkan adanya evaluasi terhadap kebijakan insentif bagi kendaraan listrik. 

Dia menilai berbagai kemudahan yang saat ini dinikmati pemilik kendaraan listrik, seperti biaya operasional yang lebih murah dan pembebasan dari aturan ganjil-genap, perlu diimbangi dengan kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kebutuhan penerimaan daerah.

Baca juga: Pembangunan di Kepulauan Seribu Tidak Merata, DPRD DKI: Kami Ingin Contoh Sulawesi Utara

Kata dia, Jakarta masih membutuhkan anggaran besar untuk membiayai pembangunan berbagai sektor pelayanan publik sehingga kebijakan fiskal harus dirancang secara lebih berkeadilan.

"Kalau pajaknya juga terlalu rendah, menurut saya kurang adil. Sementara kita masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun sekolah, mengatasi banjir, membangun puskesmas, dan program-program lainnya," ujarnya.

Politikus yang mewakili daerah pemilihan Jakarta Pusat itu berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan perpajakan yang lebih proporsional, sehingga masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
"Yang punya mobil berarti kan orang mampu. Bolehlah membantu masyarakat yang kurang mampu lewat pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan," pungkasnya.