Laporan Wartawan Serambi Indonesia Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA – Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Samudra (Unsam), M Khairan Hakim, menyoroti lambannya penanganan rehabilitasi lahan pertanian pascabanjir di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengancam ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh memang telah surut. Namun, bagi ribuan petani, dampak bencana masih terus dirasakan hingga hari ini," ujar Khairan kepada Serambinews.com, Kamis (6/8/2026).

Khairan yang juga Koordinator Isu Ketahanan Pangan BEM-SI Kerakyatan mengatakan, banyak petani belum dapat kembali mengolah sawah secara optimal akibat kerusakan lahan pertanian, terganggunya jaringan irigasi, serta keterbatasan sarana produksi.

Menurutnya, bencana banjir tidak hanya menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian Aceh.

Berdasarkan data Pemerintah Aceh, sebanyak 89.582 hektare lahan sawah terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, sekitar 57.485 hektare membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat kembali produktif.

Baca juga: Pemerintah Aceh Jelaskan Posisi Bantuan Kementan untuk Pemulihan Sawah dan Kebun

"Data ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor pertanian pascabencana membutuhkan perhatian dan langkah cepat dari seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Ia menjelaskan, dampak banjir paling besar terjadi di sejumlah sentra produksi pangan. Di Kabupaten Aceh Utara tercatat sekitar 18.316 hektare sawah terdampak banjir, disusul Aceh Timur seluas 11.010 hektare, Aceh Tamiang 7.529 hektare, dan Aceh Besar sekitar 3.530 hektare.

Khusus Aceh Tamiang, kata Khairan, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana bencana alam dapat mengganggu keberlangsungan produksi pangan. Ribuan petani menghadapi kerusakan lahan, tertundanya musim tanam, hingga ketidakpastian pendapatan.

"Setiap keterlambatan pemulihan lahan bukan hanya berdampak pada petani secara individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pangan daerah," ujarnya.

Khairan menilai, rehabilitasi lahan pascabanjir harus segera dipercepat. Menurutnya, petani tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat, tetapi kepastian agar lahan mereka dapat kembali berfungsi sehingga musim tanam yang tertunda dapat segera dikejar.

"Tanpa pemulihan yang cepat, risiko penurunan produksi, meningkatnya biaya usaha tani, dan berkurangnya pasokan pangan akan semakin besar," katanya.

Di tengah komitmen pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan, lanjut Khairan, kondisi tersebut tidak boleh diabaikan.

"Target produksi pangan nasional tidak akan tercapai apabila ribuan hektare lahan pertanian di daerah masih mengalami hambatan untuk kembali berproduksi," ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan RI mengambil langkah koordinatif yang lebih tegas untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh pascabencana.

Menurutnya, Menko Pangan harus memastikan adanya sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota agar proses rehabilitasi tidak terhambat akibat lemahnya koordinasi antarinstansi.

Selain itu, Kementerian Pertanian diminta mempercepat penyaluran bantuan berupa benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta pendampingan teknis kepada petani.

Sementara Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan segera memperbaiki infrastruktur pertanian yang rusak, seperti jaringan irigasi, saluran air, dan fasilitas pendukung lainnya.

Khairan juga mendesak Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota, khususnya di wilayah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Besar, agar memastikan rehabilitasi lahan dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan petani.

"Petani Aceh telah menunjukkan komitmen untuk bangkit dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun perjuangan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Negara harus hadir melalui kebijakan yang cepat dan nyata, karena keberhasilan ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah melindungi dan memulihkan para petani," tegasnya.

Ia menambahkan, rehabilitasi lahan pertanian pascabanjir di Aceh harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah, kata dia, tidak boleh membiarkan petani kehilangan musim tanam akibat lambannya proses pemulihan.

"Setiap hari keterlambatan bukan hanya menghambat pemulihan ekonomi masyarakat tani, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan Indonesia mencapai target ketahanan pangan nasional," katanya.

Menurut Khairan, ketahanan pangan bukan sekadar angka produksi dalam dokumen kebijakan, melainkan bagaimana negara memastikan petani memiliki lahan yang produktif, infrastruktur yang memadai, serta dukungan nyata untuk menghasilkan pangan bagi masyarakat.

"Sudah saatnya seluruh pihak bergerak lebih cepat. Pemulihan lahan pertanian Aceh bukan hanya tentang menyelamatkan sawah, tetapi juga menjaga masa depan pangan Indonesia," pungkasnya. (*)