Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin | Aceh Utara
SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Direktur RSUD Cut Meutia Aceh Utara, dr. Syarifah Rohaya, SpM, menyatakan keberatan apabila rencana pengalihan aset RSUD Cut Meutia kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe benar-benar dilaksanakan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Komisi III dan Komisi V DPRK Aceh Utara yang membahas isu rencana peralihan aset rumah sakit tersebut, Kamis (6/8/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRK Aceh Utara, Razali, serta dihadiri anggota dewan dan sejumlah dinas terkait.
Dalam rapat itu, dr. Syarifah Rohaya menjelaskan bahwa RSUD Cut Meutia bukan hanya sekadar aset milik pemerintah daerah, tetapi juga merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strategis yang memiliki peran penting bagi masyarakat Aceh Utara dan daerah sekitarnya.
Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan status maupun pengelolaan rumah sakit harus dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pelayanan kesehatan, kelembagaan, sumber daya manusia, aset, hingga kepentingan masyarakat.
Baca juga: Kemenkes Salah Tulis Nama RSUD dr Muchtar Hasbi dalam Surat Revitalisasi
Ia berharap apabila terdapat rencana perubahan status atau pengelolaan RSUD Cut Meutia, pembahasannya dilakukan melalui mekanisme resmi dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Hal itu penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa hingga saat ini belum terdapat dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan pengalihan aset RSUD Cut Meutia kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
"Karena itu, pihak rumah sakit menilai informasi yang berkembang masih memerlukan kejelasan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Direktur RSUD Cut Meutia Aceh Utara dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com dari tim Humas DPRK Aceh Utara, Jumat (7/8/2026).
RSUD Cut Meutia merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di Aceh Utara yang melayani masyarakat dari berbagai wilayah. Karena itu, setiap kebijakan terkait pengelolaannya dinilai perlu mengutamakan keberlanjutan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
