SERAMBINEWS.COM - Peta geopolitik Timur Tengah kembali mengalami pergeseran mendasar.
Di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, tiga kekuatan besar Turki, Arab Saudi, dan Pakistan resmi menandatangani pakta pertahanan bersama di Mekkah, Jumat (7/8/2026).
Kesepakatan bersejarah bertajuk Perjanjian Pencegahan Bersama Mekkah tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota sekaligus PM Arab Saudi Mohammed bin Salman, serta PM Pakistan Shehbaz Sharif.
Inti dari perjanjian ini menerapkan prinsip pertahanan kolektif: setiap serangan bersenjata yang ditujukan kepada salah satu negara penandatangan bakal dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan bahwa kerja sama ini berpijak pada rekam jejak hubungan pertahanan yang sudah terjalin lama. Selain memperkuat keamanan bersama, pakta ini ditujukan untuk menjaga stabilitas regional yang kian dinamis.
Baca juga: Defisit Anggaran Membengkak, Rusia Jual Cadangan Emas Besar-besaran untuk Biayai Perang
Wacana pembentukan poros pertahanan Ankara, Riyadh, dan Islamabad sebenarnya sudah bergulir dalam beberapa tahun terakhir. Namun, intensitas pembahasan meningkat tajam pasca-meletusnya perang di Gaza dan memuncaknya konfrontasi bersenjata antara sekutu AS-Israel melawan Iran.
Meskipun masing-masing negara memiliki agenda domestik yang berbeda, ketiganya sama-sama terpukul oleh dampak instabilitas kawasan. Arab Saudi, yang menampung pangkalan serta aset militer AS, kerap berada di garis depan ancaman serangan udara. Sementara Turki dan Pakistan berkepentingan menahan agar gejolak ini tidak meluas menjadi perang terbuka di seluruh kawasan.
Analis Al Jazeera, Resul Serdar, menilai dinamika pasca-Oktober 2023 mulai dari ekspansi militer Israel, krisis di Selat Hormuz, hingga aksi saling serang antara Iran dan tetangganya menjadi katalis utama yang mempercepat lahirnya aliansi ini.
“Ada beberapa lapisan kebutuhan yang bertemu, dan memaksa ketiga negara besar ini untuk bersatu dan menandatangani perjanjian yang mengikat ini,” kata Serdar.
Di sisi lain, muncul dorongan kuat untuk lepas dari ketergantungan keamanan pada pihak luar. Ozgur Unluhisarcikli dari German Marshall Fund menggarisbawahi bahwa kepercayaan terhadap arsitektur keamanan lama mulai luntur, memicu ketiga negara untuk mengambil kendali lebih besar atas stabilitas wilayah mereka sendiri.
Baca juga: Mau Daftar PCPM Bank Indonesia Angkatan 41? Cek Batas Usia Lulusan S1 dan S2, Jangan Sampai Salah
Meski mengusung klausul pertahanan bersama, para pengamat menilai kesepakatan ini belum bisa disamakan secara utuh dengan aliansi militer ala NATO. Pasalnya, rincian teknis kewajiban militer masing-masing pihak belum dibuka secara mendalam kepada publik.
Pakta Mekkah lebih berperan sebagai kerangka kerja strategis untuk menyelaraskan kekuatan militer, koordinasi intelijen, serta integrasi industri pertahanan. Ketiga negara membawa modal yang saling melengkapi:
Asfandyar Mir dari Stimson Center menyoroti dimensi politik yang kuat dari perjanjian ini.
“Yang penting adalah tiga negara dengan kemampuan militer mumpuni, yang berada di lokasi geografis krusial dan memiliki hubungan yang beragam, berkomitmen untuk saling membela satu sama lain,” ujarnya.
Pejabat dari ketiga negara menegaskan bahwa pakta ini murni bersifat defensif, terbuka bagi negara kawasan lain, dan tidak dirancang untuk memusuhi entitas tertentu.
Terbentuknya poros baru ini langsung memantik reaksi dari Teheran. Kendati jajaran pimpinan tertinggi Iran belum merilis pernyataan resmi, kritik pedas datang dari anggota parlemen Iran, Ebrahim Rezaei.
Melalui unggahan di media sosial X, Rezaei meragukan efektivitas perjanjian tersebut dalam menjamin keamanan Riyadh.
“Arab Saudi harus tahu bahwa perjanjian di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan memberi mereka keamanan, sama seperti ketergantungan sepihak pada Amerika selama bertahun-tahun tidak memberi mereka keamanan,” tulis Rezaei.
Meski muncul nada miring dari Teheran, posisi Pakistan yang memiliki hubungan relatif terjaga dengan Iran dinilai bisa menjadi peredam. Islamabad diperkirakan tetap mempertahankan perannya sebagai mediator guna mencegah benturan langsung dengan Iran.
Bagi Tel Aviv, lahirnya pakta Mekkah menghadirkan kalkulasi keamanan baru. Tiga negara yang kini terikat komitmen saling bela tersebut selama ini dikenal sangat kritis terhadap kebijakan luar negeri Israel.
Turki secara konsisten mengecam pergerakan militer Israel di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Arab Saudi terus mematok syarat tegas bahwa normalisasi hubungan hanya bisa terjadi jika ada peta jalan yang jelas menuju kemerdekaan Palestina. Sementara Pakistan tetap menolak keras wacana perluasan wilayah oleh Israel.
Hingga kini, baik kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun Kementerian Luar Negeri Israel belum memberikan tanggapan resmi.
Signifikansi utama dari Pakta Mekkah terletak pada pergeseran kemandirian strategis. Seperti diulas Yasmine Farouk dari International Crisis Group, kerja sama ini menandai kesadaran baru bahwa keamanan Timur Tengah tidak lagi bisa digantungkan pada rivalitas tradisional antara AS-Israel di satu sisi dan Iran di sisi lain.
Poros Turki-Saudi-Pakistan kini berdiri sebagai kekuatan penyeimbang baru di kawasan.
(Serambinews.com/Tribunnews.com)
