TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini masih menggunakan anggaran yang tersedia dalam APBD.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga tengah memproses pengusulan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) seiring meningkatnya status penanganan karhutla.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng, Ahmad Toyib mengatakan, anggaran yang digunakan sementara berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPB-PK dan Dinas Kehutanan Kalteng.
"Untuk penggunaan anggaran sementara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan APBD atau yang sudah ada di DPA kita, terutama di BPB-PK dan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah," kata Toyib kepada TribunKalteng.com, Minggu (9/8/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut memang telah disiapkan sejak awal sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana karhutla.
"Karena memang dari awal kita sudah antisipasi bahwa bakal ada kejadian seperti ini, maka anggaran kita sediakan dan kita hitung secara berkala," ujarnya.
Baca juga: Alasan Modifikasi Cuaca Kalteng Dihentikan, Prediksi Hujan Nihil hingga Akhir Agustus 2026
Namun, seiring peningkatan status penanganan karhutla, pemerintah provinsi mulai mengusulkan penggunaan dana BTT.
"Untuk pengajuan anggaran BTT sendiri itu tidak menutup kemungkinan karena status juga sudah kita tingkatkan dan sekarang dalam proses pengusulan untuk penggunaan dana BTT," jelasnya.
Ia menjelaskan, penggunaan BTT tidak secara khusus diperuntukkan bagi penanganan karhutla.
Anggaran tersebut merupakan dana yang dapat digunakan untuk berbagai kondisi bencana dan keadaan darurat.
Ia menyebut nominal BTT yang tersedia dalam APBD Kalteng saat pembahasan bahkan lebih dari Rp100 miliar.
"BTT kalau untuk jumlah nominal di dalam APBD pada saat pembahasan itu kalau tidak sama jumlahnya justru lebih di atas Rp100 miliar," katanya.
Namun, dana tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan untuk karhutla karena juga diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan bencana lainnya.
"Penggunaan bukan hanya untuk karhutla tetapi penggunaan secara umum itu adalah untuk mengatasi kebencanaan sifatnya," ujarnya.
Untuk pemerintah kabupaten dan kota, masing-masing daerah juga memiliki alokasi anggaran BTT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia menyebut Kabupaten Pulang Pisau dan Pemerintah Kota Palangka Raya telah mulai menggunakan dana BTT.
Sementara untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, pihaknya masih menunggu pembaruan informasi terkait penggunaannya.
Meski memiliki anggaran masing-masing, pemerintah kabupaten dan kota masih mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi, terutama berupa sarana dan prasarana penanganan karhutla.
Toyib mengatakan, bantuan tersebut sebenarnya telah didistribusikan sejak awal tahun ke sejumlah kabupaten dan kota.
"Di awal-awal tahun kita juga sudah mendistribusikan beberapa jenis item bantuan untuk sarpras karhutla ke seluruh kabupaten kota sekaligus," katanya.
Namun, meningkatnya eskalasi karhutla membuat sejumlah peralatan di lapangan berpotensi mengalami kerusakan atau membutuhkan penggantian.
Menurutnya, kondisi seperti selang bocor, nozzle rusak maupun peralatan lain yang mengalami kendala membuat pemerintah daerah kembali mengajukan permohonan bantuan.
Sementara dari pemerintah pusat, Toyib mengatakan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah diterima Kalteng dalam beberapa bentuk.
Bantuan tersebut antara lain berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), helikopter patroli dan water bombing.
"Yang kita terima saat ini yang sudah pasti sudah kita jalankan, pertama kan yang dari BNPB khususnya itu adalah bantuan OMC, kemudian juga heli patroli dan water bombing," ujarnya.
Selain dukungan operasional, BNPB juga mengirimkan sejumlah peralatan penanganan karhutla setelah kunjungan Kepala BNPB ke Kalteng.
Peralatan tersebut berupa mesin, selang, nozzle, konektor dan sejumlah perlengkapan teknis lainnya.
"Walaupun tidak maksimal tetapi tetap ada dalam bentuk mesin, kemudian juga selang dan nozzle, konektor dan beberapa peralatan teknis lainnya ada dikirimkan oleh teman-teman dari BNPB Pusat," kata Toyib.
BNPB juga menyiapkan satu tim yang saat ini berada di Kalteng untuk membantu memantau dan mengevaluasi perkembangan karhutla di kabupaten dan kota.
Terkait kemungkinan bantuan dalam bentuk anggaran, ia mengatakan BNPB membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan kebutuhan secara resmi.
Namun, hingga saat ini bantuan yang diterima dari pusat lebih banyak berupa peralatan, sementara untuk dukungan dana tunai masih dalam tahap penyusunan analisis kebutuhan.
"Kalau untuk cash-nya sih mereka tidak ada ya, tapi dalam bentuk peralatan. Lebih ke peralatan, untuk cash-nya belum lagi, karena kita baru dalam tahap penyusunan analisa kebutuhannya, nanti kita usulkan ke BNPB," jelasnya.
Menurut Toyib, usulan bantuan nantinya harus disertai perhitungan kebutuhan yang jelas, termasuk jumlah personel, honorarium, konsumsi maupun kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Setiap kegiatan yang menggunakan dukungan BNPB juga harus didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara berkala.
"Setiap hari kita bekerja, kita lakukan foto, kemudian kita dokumentasikan dengan baik, kita rapikan, dan itu menjadi bahan buat pertanggungjawaban nantinya," katanya.
Selain bantuan di tingkat provinsi, BNPB juga membuka peluang dukungan untuk pemerintah kabupaten dan kota yang wilayahnya terdampak karhutla.
Salah satunya dengan membantu biaya sewa truk tangki air untuk mendukung pemadaman di lokasi yang membutuhkan.
"Jadi mereka menyarankan agar mungkin pemerintah kabupaten di mana lokasi karhutla terbakar itu menyewa saja," ujar Toyib.
Untuk kebutuhan tersebut, BNPB disebut siap membantu pembayaran biaya sewa truk tangki air.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebutuhan armada pemadaman berdasarkan kondisi karhutla di wilayah masing-masing, sembari tetap mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat sesuai kebutuhan di lapangan.
Sebagai informasi, berdasarkan data akumulasi karhutla BPB-PK Kalteng periode 1 Januari hingga 8 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB, tercatat 7.069 hotspot dan 1.066 kejadian karhutla.
Luas lahan terbakar berdasarkan laporan kabupaten/kota dan Pusdalops PB Kalteng tercatat mencapai 2.169,90 hektare.
Sementara berdasarkan citra satelit serta verifikasi lapangan dan pemadaman Manggala Agni, luas area terbakar tercatat 3.069,52 hektare.
Hotspot terbanyak tercatat di Kotawaringin Timur sebanyak 1.246 titik, disusul Pulang Pisau 1.062 titik, Lamandau 798 titik, Kapuas 701 titik, Sukamara 664 titik, Katingan 553 titik, Seruyan 504 titik, Gunung Mas 375 titik, Palangka Raya 337 titik dan Barito Utara 261 titik.
