Laporan Wartawan Serambi Indonesia Ilhami Syahputra | Aceh Selatan
SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi geografis yang membentang luas dari kawasan pesisir hingga pedalaman membuat pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan perhatian yang lebih serius.
Persoalan tersebut menjadi salah satu bahasan utama dalam forum diskusi yang digelar Forum Silaturahmi Masyarakat Aceh Selatan (FOSMAS) bertajuk “Evaluasi, Capaian, dan Tantangan dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Aceh Selatan”, di Gedung Pertemuan Kecamatan Kluet Utara, Senin (10/8/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah krusial dalam mengawal roda pemerintahan dan memastikan arah pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, anggota DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, mengatakan, bahwa upaya pemerintah dalam memperluas akses dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat mulai menunjukkan hasil yang signifikan.
Novi Rosmita menyampaikan bahwa indikator keberhasilan tersebut terlihat dari semakin banyaknya posyandu aktif yang tersebar di berbagai daerah, mendampingi perluasan layanan kesehatan dasar bagi warga.
"Capaian pemerataan kesehatan terlihat jelas dari bertambahnya ratusan posyandu aktif serta perluasan layanan dasar kesehatan," ujar Novi Rosmita dalam keterangannya.
Menurut Novi, keberadaan posyandu aktif yang terus bertambah menjadi garda terdepan dalam merespons kebutuhan medis mendasar masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
Kehadiran posyandu kini tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga melayani pencegahan, deteksi dini penyakit, hingga edukasi gaya hidup sehat secara lebih menyeluruh.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap lapisan masyarakat, terutama di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) mendapatkan hak dan fasilitas kesehatan yang setara.
Beberapa poin penting dari peningkatkan layanan dasar ini meliputi penguatan peran kader, fasilitas lebih lengkap dan pendekatan proaktif.
Anggota DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi, menegaskan bahwa pembangunan inklusif merupakan salah satu pilar penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di pelosok gampong.
Menurutnya, pembangunan inklusif tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemerataan akses, keadilan sosial, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi urat nadi perekonomian warga. Karena itu, pembangunan infrastruktur seperti perbaikan irigasi, jalan usaha tani dan fasilitas pendukung pertanian menjadi prioritas untuk memastikan petani mendapatkan kepastian pasokan air dan kemudahan distribusi hasil panen,” jelasnya.
Selain sektor pertanian dan perkebunan, Alja juga mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui peningkatan akses pelatihan, permodalan dan digitalisasi pasar.
Program tersebut, katanya, perlu diarahkan untuk merangkul pemuda, perempuan dan kelompok rentan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
Ia menilai Aceh Selatan memiliki peluang besar menjadi daerah yang maju, mandiri dan berkeadilan sosial dengan memadukan potensi sumber daya alam, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta komitmen terhadap pembangunan yang inklusif.
Pada kesempatan yang sama, Akademisi, Tgk. Ilham Mirsal, menilai integrasi nilai keagamaan dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan bagian penting dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antarkecamatan, baik di kawasan pesisir maupun pedalaman.
“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, melainkan dari sejauh mana masyarakatnya cerdas, berakhlak mulia dan berdaya saing. Syariat Islam memberikan landasan moral, sementara pendidikan memberikan penguasaan ilmu pengetahuan,” katanya.
Ia menyebutkan terdapat tiga prioritas utama dalam pemerataan sektor pendidikan di Aceh Selatan. Pertama, pemerataan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar.
Kedua, penguatan dayah dan pendidikan keagamaan melalui integrasi kurikulum umum dengan pendidikan berbasis dayah. Ketiga, memperluas akses beasiswa dan bantuan pendidikan bagi masyarakat.
Menurutnya, pendidikan dan syariat Islam yang dijadikan fondasi pembangunan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, sejahtera dan bermartabat.
Baca juga: DLH Aceh Selatan Imbau Pelaku Usaha dan SPPG Lengkapi Dokumen Lingkungan
Sementara itu, Kabid Sarpras Bappeda Aceh Selatan, Ria Darma, ST., MT., mengatakan pemerataan pembangunan menjadi isu krusial mengingat kondisi geografis Aceh Selatan yang membentang luas di sepanjang kawasan pantai barat-selatan Aceh.
Ia menjelaskan, pembangunan Aceh Selatan dalam beberapa tahun terakhir diarahkan pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antar kecamatan, serta peningkatan layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun demikian, ketimpangan antara pusat pertumbuhan dan sejumlah kecamatan masih dirasakan, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat.
“Untuk mewujudkan pembangunan di Aceh Selatan, dibutuhkan kerja sama agar akses layanan dan pembangunan dapat tercapai sebagaimana harapan bersama,” pungkas Ria.
Diskusi publik FOSMAS tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan antara pemerintah, legislatif, akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan masyarakat untuk merumuskan arah pembangunan Aceh Selatan yang lebih merata, inklusif dan berkelanjutan.(*)
