SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Penerapan sistem pembayaran retribusi pasar secara digital di Kabupaten Sidoarjo terbukti efektif mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pola digitalisasi ini sekaligus memangkas pemborosan anggaran operasional cetak karcis manual.
Langkah modernisasi transaksi itu tidak hanya membuat pedagang lebih mudah berbenah, tetapi juga memastikan setiap rupiah setoran masuk ke kas daerah secara transparan.
Inovasi bertajuk PASAR JAGO (Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) ini menjadi tonggak penting transformasi pelayanan publik di wilayah Sidoarjo.
Melalui integrasi teknologi yang dimotori aplikasi MyRetribusi, pemerintah daerah optimistis mampu membangun tata kelola keuangan yang jauh lebih efektif, akuntabel, dan efisien.
Baca juga: Sejumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Sidoarjo Perlu Perbaikan
Menurut Plt Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, digitalisasi retribusi pasar mulai diintensifkan sejak Mei 2026, dan telah menunjukkan hasil positif.
“Dari 19 pasar daerah yang menjadi sasaran, saat ini layanan pembayaran digital MyRetribusi telah diterapkan di 12 pasar,” kata Yudhi di sela peluncuran PASAR JAGO (Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (13/8/2026).
Lonjakan penggunaan pembayaran nontunai oleh para pedagang pasar mencatatkan grafik yang sangat signifikan.
Disebutnya, sejak awal implementasi MyRetribusi pada Mei lalu, tercatat sudah ada 2.109 transaksi.
Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlahnya sudah mencapai 26.093 transaksi melalui dashboard MyRetribusi.
“Ini menunjukkan masyarakat, khususnya pedagang, mulai beradaptasi dengan pembayaran digital,” ujarnya.
Dampak positif transaksi digital itu langsung dirasakan pada kenaikan realisasi penerimaan kas daerah secara drastis.
Manfaat digitalisasi, lanjut Yudhi, tidak hanya dirasakan dari sisi kemudahan transaksi, tetapi juga berdampak terhadap penerimaan daerah.
Rata-rata mutasi rekening pasar pada Januari-April 2026 tercatat sekitar Rp1,15 miliar per bulan.
Setelah MyRetribusi berjalan pada periode Mei-Juli, rata-rata penerimaan meningkat 23,7 persen menjadi sekitar Rp1,42 miliar per bulan.
“Dengan digitalisasi, pembayaran bisa tercatat detail, transparan, dan mudah dipantau. Ini penting agar setiap transaksi retribusi yang dibayarkan pedagang dapat masuk dalam sistem dan pada akhirnya memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” tandasnya.
Data juga menyebut bahwa tren penggunaan transaksi digital terus meningkat.
Porsi penerimaan digital yang pada Mei baru mencapai 2,7 persen, meningkat menjadi 33,4 persen atau sekitar Rp170 juta pada Agustus 2026.
Baca juga: Sidoarjo Kembali Jadi Kabupaten Terinovatif 2025, MyRetribusi dan Duta Hatiku Masuk Nominasi IGA
Penerapan MyRetribusi bakal terus ditingkatkan, dan targetnya bisa mengurangi biaya administrasi pemerintah.
Mulai 2027, digitalisasi secara penuh diproyeksikan dapat menghilangkan kebutuhan pencetakan karcis retribusi manual yang selama ini membutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta per tahun.
Namun, keberhasilan transformasi digital itu membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama para juru pungut retribusi pasar yang menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan, serta para stakeholder lainnya.
Ia berharap dukungan lintas sektor terus diperkuat agar digitalisasi retribusi dapat diperluas ke seluruh 19 pasar di Sidoarjo.
Digitalisasi harus dipandang sebagai instrumen untuk membangun tata kelola penerimaan daerah yang semakin efektif, bukan sekadar perubahan cara pembayaran.
Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan, digitalisasi pasar bukanlah proses yang terjadi secara instan.
Upaya itu telah dirintis sejak 2017 dan membutuhkan waktu panjang untuk membangun kesiapan pengelola pasar, pedagang maupun masyarakat.
“Kalau kita melihat perjalanan sejak 2017 sampai sekarang, tentu bukan waktu yang sebentar. Hampir sembilan tahun kita membangun pemahaman dan kesiapan bersama. Hari ini kita ingin menunjukkan bahwa komitmen digitalisasi itu sudah semakin nyata,” ujarnya.
Fenny menyebut kehadiran MyRetribusi menjadi upaya pemerintah daerah untuk mempercepat perubahan di seluruh 19 pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
Dia yakin, digitalisasi akan memberikan manfaat apabila masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat dan transparan.
“Digitalisasi ini bukan hanya soal bagaimana membayar retribusi. Lebih jauh, ini tentang bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pedagang tidak perlu lagi bergantung pada transaksi tunai dan pemerintah juga memiliki pencatatan penerimaan yang lebih baik,” kata dia.
Sekda menyebut, transformasi digital harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai lini pemerintahan.
Pembayaran digital diharapkan tidak berhenti pada retribusi pasar, tetapi berkembang menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pemerintah daerah.
Baca juga: Sound Horeg di Sidoarjo Bakal Dibatasi Saat Agustusan, Bupati Subandi: Tanpa Izin Akan Dihentikan
Program PASAR JAGO ini turut didukung oleh Bank Indonesia dan Bank Jatim melalui penyediaan infrastruktur QRIS serta fasilitasi QRIS Experience bagi para pedagang pasar.
Langkah ini diharapkan memperkuat stabilitas sistem pembayaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Perwakilan Bank Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan, bahwa penguatan sistem pembayaran digital merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem pembayaran, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ekosistem pembayaran yang aman, efisien dan mudah diakses dinilai penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi aktivitas masyarakat.
