SURYA.CO.ID - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2027 diperkirakan menembus Rp12,8 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD Surabaya 2026 yang mencapai Rp12,7 triliun.
Proyeksi APBD Surabaya 2027 itu terlihat setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD Surabaya menandatangani nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rapat paripurna, Jumat (14/8/2026).
Penandatanganan nota KUA-PPAS dilakukan Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri bersama Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah, Bahtiyar Rifai, dan Arif Fathoni.
Proyeksi kenaikan APBD Surabaya 2027 tersebut muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahkan menyebut APBD 2027 bisa mencapai Rp15 triliun.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya mendapat perhatian terkait rencana penggunaan pembiayaan alternatif untuk menutup kebutuhan anggaran. Namun, Eri Cahyadi menegaskan pembiayaan tersebut bukan utang.
Saat ditemui usai rapat paripurna penetapan KUA-PPAS APBD 2027, Eri menolak jika skema tersebut disebut sebagai utang.
"Tidak ada utang," kata Eri.
Baca juga: Gratis! 4.000 Warga Bisa Ikut Upacara HUT ke-81 RI di Gedung Grahadi Surabaya
Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas dalam APBD Surabaya 2027. Pemkot Surabaya ingin memastikan pembangunan infrastruktur dapat menunjang aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Keberpihakan terhadap kebutuhan warga itu salah satunya terlihat dari alokasi belanja modal yang mencapai Rp2,8 triliun.
Anggaran tersebut mencakup penyelesaian Jalan Luar Lingkar Barat (JLLB), kelanjutan pengerjaan Jalan Raya Wiyung, belanja tanah, serta penyediaan berbagai sarana dan prasarana kota.
Penanganan banjir juga mendapat perhatian besar. Berdasarkan nota KUA-PPAS, anggaran untuk penanggulangan banjir diproyeksikan mencapai Rp1,1 triliun.
Selain belanja pembangunan, Pemkot Surabaya juga terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD Surabaya ditargetkan meningkat sekitar Rp200 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut akan ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi secara terukur.
Di tengah optimisme pembangunan, pengelolaan pembiayaan daerah menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan APBD Surabaya 2027.
Untuk menutup postur anggaran, Pemkot Surabaya mengandalkan pinjaman sekitar Rp1,318 triliun.
Kondisi tersebut membuat defisit anggaran diperkirakan mencapai 18,6 persen atau sekitar Rp1,7 triliun.
Tantangan berikutnya adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Beban pembayaran tersebut diproyeksikan meningkat cukup tajam dalam beberapa tahun mendatang.
Meski menghadapi tantangan pembiayaan dan defisit anggaran, Pemkot Surabaya memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
Sejumlah program kerakyatan seperti rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Beasiswa Tangguh tetap masuk dalam program yang diutamakan.
Sektor transportasi publik dan sistem pengelolaan sampah kota juga tetap mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan Kota Surabaya tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
