TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - DPRD Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan rapat paripurna khusus mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2027 serta nota keuangan dan dokumen pendukungnya, Jumat (14/8/2026).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut Louis Schramm SH MH mencatat beberapa poin utama yang dipaparkan Presiden, dan berdampak positif untuk Sulawesi Utara ke depan.
Pidato awalnya terkait program kerja dan keberhasilan pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dulunya merugi sekarang sudah menguntungkan, dan BUMN yang tidak mengasilkan dihilangkan.
“Ini tentu jadi sinyal untuk daerah di Sulut, BUMD yang merugi tentu jangan dilanjutkan lagi, sebaliknya BUMD yang positif harus dikembangkan,” ujar Louis.
Baca juga: Sempat Tarik Menarik, DPRD Sulut Setujui Penyertaan Modal Rp 30 Miliar ke Bank Sulut Gorontalo
Presiden juga memaparkan RAPBN 2027, di mana fokus pada kedaulatan pangan. “Kemandirian pangan bagi bangsa Indonesia tentu sangat bagus. Dalam dua tahun kepimpinan Presiden Prabowo, Indonesia sudah mandiri pangan,” ucap Ketua DPD Gerindra Kota Manado ini.
Louis juga mencatat beberapa poin utama yang dipaparkan Presiden. Di antaranya fokus pendidikan dengan melakukan revitalisasi sekolah-sekolah, sehingga anak bangsa hingga di pelosok dapat bersekolah.
“Ditambah lagi revitalisasi rumah sakit umum daerah, di mana setiap kabupaten dapat anggaran.
Pelayanan kesehatan menjadi perhatian khusus pemerintah,.seluruh warga harus mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas Louis.
Kemudian rencana pemerintah terkait ekpsor satu pintu mineral dan komoditas penting, sehingga harga-harga mineral dan komoditas penting lainnya, Indonesia yang menetapkan harga.
Kemudiaan ide kendaraan listrik baik mobil maupun motor harus didukung, karena hal ini dapat menguntukan Indonesia jika diproduksi di Indonesia. “Karena banyak kendaraan listrik masuk Indonesia, tapi bukan buatan sendiri hanya komponen dan bahan baku dari Indonesia. Apalagi kendaraan listrik dapat menekan polusi dan ramah lingkungan,” ulasnya.
Terakhir, menurut Louis, pemerintah memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan dwi kewarnagaan.
“Karena diaspora asal Indonesia banyak di luar negeri dan pintar-pintar serta terpakai di luar negeri. Ini jadi pertimbangan dengan kehati-hatian, sebab bisa jadi nilai tambah, misal kalau ada pakar penerbangan, energi, dan lain-lain tentu dapat menguntungkan Indonesia,” tandas Louis. (vid)
