81 Tahun Indonesia Merdeka, Warga Perbatasan Malinau Masih Keluhkan Infrastruktur
Amiruddin August 17, 2026 04:14 PM

 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momen refleksi mendalam bagi masyarakat yang bermukim di garis batas negara.

Di tengah rasa syukur atas harmoni keberagaman yang terjaga, warga di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau masih menantikan pemenuhan hak kemerdekaan yang utuh, melalui pemerataan pembangunan.

Pandangan tersebut ditegaskan oleh dua tokoh masyarakat perbatasan, Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala; serta Ketua Persekutuan Dayak Kayan Malinau, Ping Ding.

Kedua tokoh ini menilai bahwa makna kemerdekaan sejati seharusnya diwujudkan melalui kehadiran nyata pemerintah pusat di daerah terluar.

Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala, menyampaikan bahwa meski bangsa Indonesia telah merdeka secara fisik selama 81 tahun, masyarakat di pelosok perbatasan secara substansial belum merasakan kemerdekaan tersebut sepenuhnya.

 

81 TAHUN MERDEKA - Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala. Tokoh adat perbatasan menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan serta pemenuhan kebutuhan pokok di garis batas NKRI pada momentum HUT ke-81 RI.
(TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI)
81 TAHUN MERDEKA - Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala. Tokoh adat perbatasan menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan serta pemenuhan kebutuhan pokok di garis batas NKRI pada momentum HUT ke-81 RI. (TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI) (TribunKaltara.com/Mohamad Supri)

 

Baca juga: HUT ke-81 RI di Malinau, Wempi W Mawa Soroti Pekerjaan Rumah Pembangunan Daerah

Keterisolasian akibat infrastruktur yang tidak memadai masih menjadi tantangan utama kehidupan sehari-hari.

"Secara fisik kita sudah merdeka dari penjajahan kurang lebih 81 tahun.

Namun secara kebutuhan, saya jujur saja selaku Kepala Adat Besar Apau Kayan belum merdeka rasanya.

Karena kami masih terisolasi daerah perbatasan akibat infrastruktur yang sampai saat ini belum memadai," ujar Ibau Ala.

Kondisi jalan darat penghubung dari Samarinda menuju Apau Kayan, yang melintasi empat kecamatan, hingga wilayah Krayan belum memadai. 

Akses transportasi yang terbatas ini, berdampak langsung pada pasokan kebutuhan dasar warga.

Hampir 80 persen kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan, terpaksa didatangkan dari Malaysia, akibat sulitnya jangkauan distribusi barang dari dalam negeri.

"Harapan kami supaya pemerintah bagaimana caranya untuk mengisi kemerdekaan ini, khususnya kami masyarakat yang ada di perbatasan, benar-benar menikmati kemerdekaan ini.

Tolong perhatikan infrastruktur kami yang ada di daerah perbatasan," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Persekutuan Dayak Kayan Malinau, Ping Ding, menekankan bahwa kemerdekaan merupakan wujud syukur atas harmoni dan persatuan di tengah heterogenitas masyarakat perbatasan.

 

Baca juga: Sosok Novi Claudya, Pembawa Baki Bendera HUT ke-81 RI di Malinau yang Ingin jadi Polisi

 

Namun, keharmonisan sosial yang kuat ini perlu diimbangi dengan percepatan pembangunan dari pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Ping Ding, kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan NKRI yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.

Kehadiran negara dalam bentuk pembangunan infrastruktur, kemudahan akses logistik, dan peningkatan pelayanan publik, menjadi syarat mutlak agar daerah terluar dapat mencerminkan martabat bangsa.

Melalui momentum HUT ke-81 RI ini, masyarakat di tapal batas Malinau berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada percepatan aksesibilitas jalan, dan kemandirian pasokan kebutuhan pokok.

Pembangunan berkeadilan di wilayah ujung utara nusantara ini menjadi kunci, agar seluruh warga perbatasan dapat benar-benar menikmati makna kemerdekaan secara nyata.

(*)

Penulis: Mohammad Supri

 

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.