Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan operator transportasi publik berbasis jalan dan rel sepakat memperkuat koordinasi antarmoda agar penanganan gangguan layanan dan kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat, terintegrasi, dan tetap menjaga mobilitas warga.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman tentang Peningkatan Resiliensi Kelangsungan Usaha dan Tanggap Darurat Transportasi Publik Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan kolaborasi seluruh operator itu kian penting seiring meluasnya jaringan transportasi publik di Jakarta.

“Sinergi antarmoda menjadi hal yang sangat penting karena tantangan utama kita bukan sekadar jangkauan (coverage), melainkan konektivitas first and last mile agar mobilitas masyarakat benar-benar dimudahkan,” kata Yustinus.

Menurut dia, pembangunan transportasi publik tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan, tetapi juga mengurangi waktu perjalanan sehingga warga dapat menggunakan waktu mereka secara lebih produktif.

“Kita membangun transportasi publik yang andal untuk bersama-sama 'membeli waktu' sebagai investasi masa depan agar masyarakat tidak menghabiskan waktu produktifnya terjebak kemacetan di jalan,” ujar Yustinus.

Pemprov DKI juga mendorong integrasi layanan dan sistem pembayaran antarmoda sebagai bagian dari penguatan ekosistem transportasi publik menuju lima abad Jakarta.

Yustinus mengatakan tantangan ke depan, yakni integrasi layanan dan sistem pembayaran yang berorientasi pada kebutuhan warga, sekaligus menjadi kado terbaik pada perayaan ulang tahun ke-500 Jakarta.

Melalui kerja sama tersebut, Pemprov DKI dan para operator akan memperkuat pertukaran informasi, menyiapkan alternatif perjalanan, serta meningkatkan kesiapan bersama dalam menghadapi gangguan.

Pengembangan pusat kendali terintegrasi juga diharapkan menjadi tahap lanjutan untuk mempercepat respons dan menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza mengatakan nota kesepahaman tersebut memformalkan mekanisme koordinasi antaroperator yang selama ini telah dilakukan saat terjadi gangguan operasional.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini memperkuat koordinasi, percepatan pertukaran informasi, penyediaan rute alternatif antarmoda, serta kesiapsiagaan bersama dalam kondisi darurat,” tutur Welfizon.

Ke depan, sambung dia, pihaknya berharap dapat mengembangkan pusat kendali (Command Center) terintegrasi antarseluruh operator sehingga respons tanggap darurat dapat terlaksana lebih cepat, adaptif, dan berkelanjutan.

Saat ini, integrasi layanan transportasi publik di Jakarta didukung 74 titik fasilitas antarmoda, yang terdiri atas 43 titik KRL, 12 titik LRT Jabodebek, 13 titik MRT Jakarta, dan enam titik LRT Jakarta.

Sepanjang Triwulan II 2026, tercatat sekitar 230 juta perjalanan masyarakat di berbagai moda transportasi publik, dengan Transjakarta melayani sekitar 1,5 juta pelanggan per hari, sedangkan KCI sekitar 1,2 juta perjalanan per hari.

Kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan lintas operator menjadi semakin penting agar gangguan pada satu moda tidak berdampak luas terhadap perjalanan warga.