TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Evaluasi melalui Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) 2026.

Evaluasi pada hari kedua pelaksanaan SMEP, Rabu (19/8/2026), di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ini bagian dari agenda TP PKK Kota Makassar memantau pelaksanaan program hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Melinda mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dirancang benar-benar diterapkan oleh kader PKK di wilayah.

“SMEP ini menjadi kesempatan kita untuk melihat bagaimana 10 Program Pokok PKK berjalan di kecamatan dan kelurahan,” kata Melinda Aksa melalui keterangan resmi kepada diterima Tribun-Timur.com, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, pelaksanaan SMEP juga memberikan gambaran mengenai capaian masing-masing wilayah dalam menjalankan program PKK sepanjang 2026.

“Dari evaluasi ini kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu kita tingkatkan,” jelasnya.

Melinda menegaskan, penilaian tidak semata-mata diarahkan pada kelengkapan administrasi maupun laporan kegiatan yang disampaikan pengurus.

Ia ingin melihat dampak nyata dari program PKK terhadap keluarga dan masyarakat.

10 Program Pokok PKK harus diterjemahkan menjadi kegiatan yang relevan dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Lanjut Melinda, karakteristik dan persoalan setiap kecamatan maupun kelurahan tidak selalu sama sehingga pelaksanaan program membutuhkan penyesuaian.

“Setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, program PKK juga harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Melinda.

Melinda meminta kader PKK tidak menjalankan program hanya karena menjadi agenda rutin organisasi.

“Perubahan itu harus dimulai dari keluarga. Kalau keluarga bergerak, dampaknya akan lebih luas ke lingkungan,” imbuhnya.

Kata dia, kader PKK memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan warga.

“Kader PKK adalah ujung tombak. Mereka yang paling dekat dengan keluarga dan mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya,” ujar Melinda.

Karena itu, hasil SMEP diharapkan dapat menjadi bahan pemetaan untuk mengetahui kekuatan maupun kendala dalam pelaksanaan program di masing-masing wilayah.

“Kalau ada yang belum maksimal, kita harus tahu penyebabnya. Setelah itu, kita cari solusi dan lakukan perbaikan,” jelasnya.

Melinda juga meminta pengurus PKK kecamatan dan kelurahan memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sinergi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan dinilai penting karena sejumlah program PKK membutuhkan dukungan lintas sektor.

“PKK tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan pemerintah wilayah dan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan,” kata Melinda.

Pelaksanaan SMEP 2026 sebelumnya telah dimulai di Kecamatan Manggala dan berlanjut ke Kecamatan Panakkukan.

Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap untuk memantau pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh wilayah Kota Makassar.

Melinda berharap seluruh kader dapat menjadikan SMEP sebagai ruang untuk belajar dan memperbaiki pelaksanaan program.

“Harapan kita, PKK semakin solid, programnya semakin terarah, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga serta masyarakat,” ujarnya. (*)