TRIBUNJATENG.COM, NTT - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipercepat pelaksanaannya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, percepatan MBG di wilayah 3T tidak boleh membuat standar menu maupun kandungan gizi dikurangi.
Hal tersebut dipertegas Zulhas saat meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8/2026).
Menurut Zulhas, percepatan SPPG di wilayah 3T merupakan keputusan pemerintah. Wilayah yang menjadi prioritas mencakup seluruh NTT, Maluku, dan enam provinsi di Papua.
Baca juga: Zulhas Dorong Pirolisis, Sampah Menumpuk di TPA Bakal Diolah Jadi Bahan Bakar Setara Solar
"Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua pekan lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya," ujar Zulhas dalam keterangan yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (20/8/2026).
Enam provinsi di Papua yang dimaksud yakni Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Pemerintah saat ini melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil. Dari jumlah tersebut, 1.703 SPPG difokuskan untuk wilayah 3T.
Percepatan ini salah satunya ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus membantu mempercepat penurunan stunting di daerah prioritas.
Khusus di NTT, terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 170 SPPG telah tervalidasi dan dinyatakan siap beroperasi.
Salah satu SPPG yang siap beroperasi berada di Kabupaten Sikka, yakni SPPG Sikka Munerana.
SPPG tersebut direncanakan melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat.
Zulhas mengatakan, pemerintah perlu memastikan kesiapan SPPG di wilayah 3T, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan.
Peninjauan langsung di Sikka menjadi bagian dari upaya pemerintah agar pelaksanaan MBG di daerah 3T dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Di tengah percepatan tersebut, Zulkifli Hasan mengingatkan agar keterbatasan di wilayah 3T tidak menjadi alasan untuk mengurangi menu maupun kandungan gizi MBG.
Dia meminta seluruh pelaksana tetap mengikuti standar yang telah ditetapkan pemerintah.
"Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG," tegasnya.
• SPPG MBG Wajib Beli Bahan Pangan dari Desa, Menko Zulkifli Hasan: 4 Kali Diingatkan, Tutup
Menurutnya, percepatan pelaksanaan MBG harus tetap berjalan beriringan dengan pemenuhan standar gizi bagi penerima manfaat.
Secara nasional, program MBG saat ini telah melayani sekira 62,6 juta penerima manfaat.
Pelaksanaan program tersebut didukung 27.485 SPPG yang telah beroperasi.
Selain itu, terdapat 134.881 pemasok lokal yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan MBG.
Para pemasok tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga pemasok lainnya.
Sementara itu, percepatan SPPG 3T menjadi perhatian khusus karena sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan tingginya angka stunting.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT tercatat mencapai 37 persen.
Sejumlah kabupaten di NTT, seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara, juga tercatat memiliki prevalensi stunting yang tinggi.
Melalui percepatan aktivasi SPPG, pemerintah berharap masyarakat di wilayah 3T tetap mendapatkan akses MBG dengan kualitas dan kandungan gizi sesuai standar.
Penataan SPPG juga terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan. (*)
