TRIBUNSUMSEL.COM – Aktor Jefri Nichol melempar kritik keras menanggapi kabar pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.
Rekening yang diblokir tersebut berisi dana pribadi serta uang donasi warga senilai Rp80,9 juta yang disiapkan untuk mendukung aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis (27/8/2026) mendatang.
Melalui unggahan di akun Threads pribadinya, Jefri Nichol menyoroti besarnya pengaruh aparat penegak hukum (APH) hingga dapat mengontrol akses perbankan nasabah.
"Serem banget bank Mandiri bisa disuruh sama aparat blokir rekening aktivis dari Pati yang lagi mau demo tanggal 27 di Jakarta nanti. mereka bisa akses apa lagi yach...??? big brother is watching you," tulis Jefri Nichol, dikutip Tribunsumsel.com pada Senin (24/8/2026).
Baca juga: Profil Supriyono alias Botok Aktivis Pati, Rekening Donasi Rp80 Juta Diblokir Jelang Demo 27 Agustus
Tak berhenti di situ, bintang film Pertaruhan ini juga menyindir tindakan penguasa yang dinilainya berupaya membungkam gerakan sipil sebelum aksi unjuk rasa sempat digelar.
"Btw aktivisnya belum juga demo tapi udah dibungkam aja pake cara diabisin rekeningnya. hebat sekaliii yaa uang pajak kita dipake buat nindas aktivis," tambahnya.
Sebelumnya, Supriyono alias Botok mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan saldo tertahan pada aplikasi mobile banking di ponselnya pada Sabtu (22/8/2026).
Saldo bernilai puluhan juta rupiah tersebut mendadak tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan logistik aksi.
"Rekening saya, uang pribadi saya, dan uang donasi dari teman-teman, totalnya Rp80,9 juta diblokir. Ada buktinya ini," ungkap Botok sambil menunjukkan saldo terblokir di aplikasi miliknya.
Botok menilai tindakan ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan untuk menekan masyarakat sipil. Ia mengaitkan privasi nasabah yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.
"Inilah bentuk kezaliman penguasa. Rekening itu kan privat, kok bisa sekelas bank saja bisa dikendalikan oleh penguasa?" tegasnya.
Kendati dana operasional di rekeningnya tak dapat dicairkan, Botok menegaskan hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap menggelar aksi di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Baca juga: Viral Dugaan Larangan Hijab di Unhan Berujung Calon Kadet Mundur, Ini Klarifikasi Kemhan
Untuk urusan logistik dan transportasi massa, ia bersama rekan-rekannya bakal memanfaatkan sumber daya seadanya secara bergotong-royong.
Ia menggarisbawahi bahwa kedatangan para aktivis daerah ke Ibu Kota murni untuk mengawal aspirasi masyarakat dalam agenda pemberantasan korupsi, bukan untuk membuat kerusuhan.
"Kami bukan teroris, bukan pelaku kriminal. Teman-teman datang ke Jakarta mengawal aspirasi masyarakat Indonesia, tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. Seharusnya pemerintah dan aparat memberi kenyamanan dan keamanan, tapi faktanya parah," pungkasnya.
Menanggapi polemik ini, pihak PT Bank Mandiri Tbk (Persero) membenarkan adanya tindakan pemblokiran terhadap rekening Botok.
Corporate Secretary Bank Mandiri, Andhika Vista, menyatakan pemblokiran dilakukan atas perintah APH.
"Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening," ujar Andhika Vista pada Minggu (23/8/2026), dikutip dari Tribun Jateng.
"Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku," sambungnya.
Kendati demikian, pihak Bank Mandiri tidak membeberkan lebih lanjut alasan di balik perintah pemblokiran oleh APH tersebut.
Di sisi lain, konfirmasi resmi dari pihak kepolisian masih belum membuahkan hasil.
Upaya Tribunnews.com menghubungi Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir serta Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto via pesan singkat pada Minggu siang belum mendapatkan respons.
Meski diterpa kendala pemblokiran dana akomodasi, gelombang dukungan masyarakat Pati dikabarkan tidak surut.
Sekitar 100 warga dijadwalkan menyusul rombongan Botok dkk untuk bergabung dalam aksi mengawal RUU Perampasan Aset.
Anggota AMPB, Sutikno alias Paijan Jawi, mengonfirmasi bahwa persiapan armada bus terus dilakukan dan jumlah peserta berpotensi bertambah.
"Kalau massa kita belum tahu. Harapannya banyak yang peduli dan mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan bulan ini," ujar Paijan Jawi, Sabtu (22/8/2026), dikutip dari Kompas.com.
Sebanyak dua unit bus telah disiapkan pada tahap awal dari total target empat armada, menyesuaikan dengan perkembangannya dukungan donasi lapangan.
Rombongan warga Pati dijadwalkan berangkat pada Rabu (26/8/2026) malam agar tiba di Jakarta pada Kamis pagi sebelum demonstrasi dimulai.
Paijan Jawi pun mengingatkan seluruh peserta agar tetap menjaga kondusivitas selama menyuarakan pendapat di ibu kota.
"Jangan anarkis, jangan merusak. Yang penting kita sudah datang,” pungkas Paijan.
(*)
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
