TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengevaluasi pelaksanaan Program Sekolah Gratis (PSG) setelah enam sekolah swasta mengundurkan diri dari program tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, menilai mundurnya sejumlah sekolah harus menjadi perhatian serius pemerintah. 

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi indikator adanya persoalan dalam pelaksanaan maupun desain Program Sekolah Gratis.

"Saya melihat adanya enam sekolah swasta yang mundur dari Program Sekolah Gratis harus menjadi alarm sekaligus bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Banten. Jangan sampai persoalan ini dianggap sekadar persoalan teknis, karena menyangkut keberlanjutan sekolah dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat," kata Yeremia di Serang, Rabu (26/8/2026).

Yeremia mengatakan Program Sekolah Gratis merupakan kebijakan yang baik karena bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Banten. 

Namun, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan.

Ia menyampaikan pemerintah perlu memastikan program tidak hanya memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat, tetapi juga menjamin sekolah memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional.

"Program sebesar ini harus dirancang dengan prinsip gratis bagi masyarakat, sehat bagi sekolah, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah," ujar Yeremia.

Baca juga: DPRD Banten Mulai Bahas 4 Raperda Usulan Inisiatif Dewan di Komisi Masing-masing

Yeremia menilai evaluasi perlu dilakukan terhadap sejumlah komponen, terutama skema pembiayaan. 

Ia menambahkan kebutuhan operasional setiap sekolah berbeda sehingga pola pembiayaan yang seragam berpotensi menimbulkan persoalan.

"Jangan sampai sekolah gratis bagi orang tua, tetapi sekolah justru mengalami kesulitan operasional," ucapnya.

Selain pembiayaan, DPRD juga meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penerimaan dan distribusi siswa. 

Hal ini dinilai penting menyusul adanya sekolah yang tidak memperoleh murid pada tahun ajaran 2026-2027.

"Kalau ada sekolah yang merasa biaya operasionalnya tidak tertutup, tentu harus kita dengarkan. Demikian juga kalau ada sekolah yang sampai tidak mendapatkan murid. Ini menunjukkan bahwa ada aspek dalam desain dan implementasi program yang perlu kita evaluasi bersama," tegas Yeremia.

Ia juga meminta Pemprov Banten memastikan mekanisme pembayaran kepada sekolah berjalan transparan dan memiliki kepastian. 

Menurutnya, kepastian anggaran dibutuhkan sekolah untuk memenuhi kebutuhan guru, tenaga kependidikan, listrik, pemeliharaan fasilitas, serta kegiatan pembelajaran.

Permintaan evaluasi tersebut disampaikan Yeremia di tengah rencana Pemprov Banten memperluas Program Sekolah Gratis ke madrasah.

Ia mengaku mendukung perluasan program tersebut karena dapat memperluas akses pendidikan. 

Namun, rencana itu sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru sebelum persoalan dalam pelaksanaan tahap sebelumnya diselesaikan.

"Kita juga perlu menghitung kemampuan fiskal daerah. Program ini jangan sampai bagus di awal tetapi kemudian menghadapi persoalan pembiayaan di tengah jalan," ungkapnya.

Yeremia menambahkan pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran, jumlah siswa, kebutuhan guru, sarana dan prasarana, hingga mekanisme pertanggungjawaban sebelum memperluas cakupan program.

"Karena itu, enam sekolah yang mundur ini sebaiknya tidak kita lihat sebagai kegagalan, tetapi sebagai early warning system bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk segera memperbaiki program sebelum cakupannya diperluas," tuturnya.

Ia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan Program Sekolah Gratis agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Saya berharap sebelum program diperluas ke madrasah, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tahap sebelumnya, sehingga ketika cakupannya diperbesar, programnya sudah semakin matang, tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan," tutup Yeremia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Jamaluddin, mengungkapkan enam sekolah swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis. 

Jumlah tersebut merupakan revisi dari informasi sebelumnya yang menyebut tujuh sekolah.

Jamaluddin mengatakan keenam sekolah mengajukan pengunduran diri melalui surat resmi. 

Dua sekolah disebut tidak mendapatkan siswa pada tahun ajaran 2026-2027, sedangkan sekolah lainnya mengundurkan diri karena kebutuhan biaya operasional lebih besar.

"Bukan tujuh, tetapi enam sekolah (yang mundur). Ada dua sekolah enggak dapat murid. Terus yang lainnya karena kebutuhannya (biaya operasional) lebih banyak, bahasanya begitu," katanya.

Ia tidak merinci nama sekolah yang mengundurkan diri. Namun, sekolah tersebut berada di wilayah Lebak dan Cilegon.

Dari enam sekolah tersebut, dua merupakan SMK dan empat lainnya SMA. Pengunduran diri hanya berlaku bagi siswa kelas 10, sedangkan siswa kelas 11 tetap mengikuti Program Sekolah Gratis hingga lulus.

"Yang kelas 10-nya saja yang mundur karena memang tadi biayanya operasional lebih tinggi. Dua itu SMK, sisanya empat itu SMA," ujar Jamaluddin.

Pemprov Banten selanjutnya akan menyesuaikan anggaran Program Sekolah Gratis dalam anggaran perubahan akibat berkurangnya jumlah sekolah peserta program.

"Mungkin di anggaran perubahan kami hilangin. Nah, itu dia yang di kelas 1-nya ya, yang kelas 10-nya. Tapi kelas 11-nya dia tetap," ucapnya.