TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Makassar menyoroti kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk sektor air minum, sanitasi, dan kebersihan atau water, sanitation, and hygiene (WASH), serta pengelolaan persampahan di Sulawesi Selatan (Sulsel).
KPPI Makassar adalah organisasi massa otonom lokal yang mewadahi perempuan di wilayah pesisir untuk memperjuangkan hak dasar, keadilan gender, dan kesejahteraan keluarga nelayan.
KPPI menilai dukungan anggaran untuk sektor tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan pesisir, kepulauan dan kelompok rentan.
Hal itu disampaikan Perwakilan KPPI Makassar Husnani dalam Multi Stakeholder Forum (MSF) Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Mamminasata Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda), Rabu (26/8/2026).
Lokasinya di lantai 4 Bappelitbangda Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar.
MSF tingkat Provinsi Sulsel digagas sejumlah organisasi masyarakat sipil,yakni YASMIN Sulawesi, HWDI Sulsel, dan KPPI Makassar.
Juga dukungan dari International Budget Partnership (IBP).
Forum tersebut juga melibatkan sejumlah instansi pemerintah tingkat provinsi serta perwakilan dinas terkait dari Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
Dalam forum tersebut, Husnani memaparkan hasil analisis anggaran WASH dan persampahan di Sulsel periode 2022-2025.
Berdasarkan hasil analisis, porsi anggaran WASH dan persampahan selama 2022-2024 masih berada di bawah satu persen dari total belanja daerah.
Pada 2025, alokasinya meningkat menjadi sekitar 1,30 persen.
Namun, KPPI menilai peningkatan tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan yang terus berkembang akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan dampak perubahan iklim.
Husnani mengatakan keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi dan pengelolaan sampah bukan persoalan administratif semata.
Bagi masyarakat pesisir, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas kehidupan sehari-hari.
"Bagi kami masyarakat pesisir, keterbatasan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah langsung memengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari," kata Husnani.
Selain menyoroti besaran alokasi, KPPI juga mencermati tingkat realisasi anggaran.
Menggunakan pendekatan Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), varians anggaran agregat sektor WASH di Sulsel tercatat meningkat dari 16 persen pada 2022 menjadi 23 persen pada 2023 dan 25 persen pada 2024.
Menurut Husnani, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan
dalam kredibilitas pengelolaan anggaran. Dalam penilaian PEFA, kondisi itu masuk kategori D atau belum memenuhi standar minimum.
Pada 2024, seluruh subsektor yang dianalisis juga berada dalam kategori D.
Varians tercatat 36 persen pada subsektor air minum, 23 persen untuk sanitasi dan 16 persen pada persampahan.
Temuan tersebut, kata Husnani, menunjukkan bahwa persoalan WASH tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar anggaran yang disiapkan pemerintah.
"Kualitas perencanaan dan konsistensi pelaksanaan anggaran juga menjadi bagian penting agar anggaran yang tersedia benar-benar menghasilkan layanan bagi masyarakat," ujarnya.
KPPI juga mencermati alokasi anggaran di tiga daerah, yakni Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Gowa dan Kota Makassar yang menunjukkan peningkatan pada 2025.
Namun, kenaikan tersebut dinilai perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Menurut Husnani, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan, termasuk perempuan, anak-anak, masyarakat miskin serta penyandang disabilitas.
Ia menilai anggaran daerah seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat.
Paparan KPPI tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah panelis.
Diantaranya perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel.
Ketimpangan Air Bersih
Kepala Departemen Riset dan Public Engagement WALHI Sulsel Slamet Riadi menyoroti persoalan ketimpangan akses air bersih di Kota Makassar.
Menurutnya, masalah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi teknis jaringan, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan dalam distribusi layanan air bersih.
"Realitas yang ingin kami sampaikan, ketimpangan air bersih itu adalah ketidakadilan distribusi air," kata Slamet Riadi.
"Data yang kami olah dari Pemkot Makassar menunjukkan jumlah pelanggan PDAM di wilayah utara Makassar lebih banyak dibanding wilayah barat, jelasnya.
Artinya, lanjut Slamet, volume air yang didistribusikan seharusnya lebih banyak ke utara, khususnya di Kecamatan Tallo.
"Namun, faktanya tidak demikian," imbuhnya.
Slamet mengatakan, Kecamatan Tallo dan Rappocini merupakan dua wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam persoalan akses air bersih.
Namun, kondisi di Kecamatan Tallo dinilai lebih rentan karena warga tidak hanya menghadapi persoalan pasokan air perpipaan, tetapi juga keterbatasan sumber air alternatif.
"Rappocini masih sedikit lebih baik karena warga masih bisa mengandalkan air sumur bor, ujar Slamet.
""Sedangkan di Kecamatan Tallo, ketika alokasi air PDAM macet, air sumur juga tidak bisa diandalkan akibat fenomena intrusi air laut," jelasnya.
Karena itu, Slamet mendorong pemerintah mempercepat pembenahan sarana dan prasarana air bersih, khususnya di Tallo dan Rappocini.
"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana air bersih di dua kecamatan ini," lanjutnya.
Tak hanya air bersih, WALHI Sulsel juga menyoroti persoalan persampahan di Kota Makassar.
Slamet menilai penanganan sampah perlu dilakukan secara bertahap dengan menetapkan wilayah prioritas berdasarkan tingkat persoalan dan kebutuhan di lapangan.
Ia menyebut Kecamatan Biringkanaya dan Tamalate sebagai dua wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih dalam penanganan persampahan.
"Belum ada narasi di media yang secara tegas menekankan bahwa masalah sampah ini bisa kita bereskan secara bertahap, minimal berfokus di dua kecamatan utama, yaitu Biringkanaya dan Tamalate," tuturnya.
Berdasarkan data WALHI Sulsel, kedua wilayah tersebut termasuk kawasan yang menghadapi persoalan persampahan cukup serius.
Sampah rumah tangga dan sampah organik menjadi bagian dominan dari komposisi sampah harian.
Slamet menilai upaya membangun ekosistem pengelolaan sampah hingga tingkat kelurahan sudah menjadi langkah yang tepat.
Namun, pelaksanaannya perlu terus diperkuat agar mampu memberikan dampak yang lebih besar.
Ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan yang tersedia dengan terlebih dahulu memperkuat pendataan kondisi riil di lapangan.
"Pemerintah memiliki banyak instrumen. Kuncinya adalah melakukan pendataan yang valid," kata Slamet.
"Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus diprioritaskan, krisis air bersih dituntaskan di Kecamatan Tallo dan Rappocini, serta penanganan sampah difokuskan di Biringkanaya dan Tamalate," jelasnya. (*)
