TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Aktivis sekaligus Pegiat Media Sosial Gurun Arisastra mendukung langkah masyarakat Pati, Jawa Tengah yang akan menggelar aksi di DPR RI pada Kamis (27/8/2026) esok.
Gurun menegaskan dirinya mendukung langkah demonstrasi tersebut sepanjang dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.
Menurutnya, demontrasi dengan melibatkan partisipasi publik negara wajib melindungi.
"Kita mendukung, menyampaikan pendapat dimuka umum harus kita lindungi, harus kita dukung, itu hak dan konstitusional dalam UUD 1945, negara harus memberikan perlindungan apalagi bertujuan untuk kepentingan rakyat." Ujar Gurun kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/08/2026).
Pria yang juga merupakan advokat sekaligus kader dari Syarikat Islam berharap aksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip keilmuan, partisipasi publik yang damai, dan mengedepankan kepentingan perbaikan bangsa dan negara.
"Kita harap demontrasi yang melibatkan partisipasi publik ini berjalan sesuai keilmuan, berjalan dengan tenang, dan mengedepankan kepentingan perbaikan bangsa dan negara, saya yakin Botok mampu mengkoordinir ini semua dengan baik," tutur Gurun.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengklaim dukungan dari berbagai elemen terus mengalir deras.
Humas AMPB, Didik, mengungkapkan bahwa konsolidasi antarelemen masyarakat berjalan sangat masif.
Aksi yang dipusatkan di Jakarta ini mempertemukan konsolidasi lintas daerah untuk menyuarakan aspirasi bersama.
"Tadi terakhir dari BEM UI juga sudah merapat, terus teman-teman simbol dari Jakarta kemudian daerah, Pati sendiri, Kudus, Blora, Surabaya, hingga No Viral No Justice. Semua merasa senang berkumpul untuk aksi esok," ujar Didik saat ditemui di depan DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Didik menjamin penyampaian aspirasi di DPR RI pada Kamis (27/8/2026) esok akan berjalan santun dan menolak keras adanya potensi kerusuhan.
"Kita tidak menginginkan adanya kerusuhan. Kita santun dalam menyampaikan aspirasi, semoga segera didengar dan disahkan tuntutan kita," tegasnya.
Mengenai euforia massa yang kian memuncak, AMPB memilih untuk tidak jemawa.
Menurut Didik, fokus utama seluruh elemen yang terlibat adalah pengesahan tuntutan publik, di antaranya RUU Perampasan Aset hingga hukuman mati bagi para koruptor.
"Kalau tuntutan diloloskan dan disahkan DPR, baru euforia masyarakat Indonesia akan terjadi dengan sendirinya tanpa perlu dikomando," ungkapnya.
Di sisi lain, persoalan pemblokiran rekening milik koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, Didik menyebut tak menyurutkan logistik massa.
Pasalnya, bantuan konsumsi seperti makanan, air mineral, hingga uang tunai terus mengalir dari masyarakat luas.
Tak hanya mahasiswa dan masyarakat sipil, aksi ini juga menyita perhatian para pembuat konten dan figur publik papan atas.
"Tadi sudah ada Bang Ferry Irwandi, ada juga teman-teman kreator konten bertema kritik politik dari Indramayu dan Medan. Keresahan ini dirasakan bersama," tambahnya.
Didik menegaskan hadirnya berbagai elemen dari daerah hingga figur publik membuktikan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan akar rumput murni tanpa ada tumpangan kepentingan politik mana pun.
"Jadi aksi kita ini benar-benar didukung karena murni, pure, murni, pure dari keresahan dari masyarakat tidak ada yang namanya ditunggangi ataupun mempunyai kepentingan apapun," kata dia.
