WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Dalam aksi tersebut, AMPB membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi para koruptor.
Bertepatan dengan aksi tersebut, pimpinan DPR RI menerima perwakilan AMPB untuk melakukan audiensi sekitar pukul 10.04 WIB.
Sebanyak 14 orang perwakilan AMPB diperbolehkan masuk ke Gedung DPR RI, termasuk Supriyono alias Botok selaku koordinator AMPB.
Baca juga: Hari Ini 4.274 Personel Kepolisian Disiagakan untuk Mengamankan Aksi Demo di Gedung DPR/MPR RI
Aksi tersebut juga berlangsung bersamaan dengan agenda rapat paripurna DPR RI.
Sebelum aksi digelar, muncul tudingan bahwa pergerakan AMPB ditunggangi atau memiliki keterkaitan dengan kekuatan politik tertentu.
Tim Advokasi AMPB, Kristoni Duha, membantah tegas tudingan tersebut.
Ia juga membantah isu yang menyebut AMPB terafiliasi dengan kelompok yang disebut sebagai Geng Solo.
"Ada yang mengatakan bahwa kita terafiliasi dengan geng Solo. Mohon maaf, kita tidak kenal dengan geng Solo ya. Masyarakat itu tidak kenal dengan geng Solo, jadi tidak ada terafiliasi," kata Kristoni dalam program Saksi Kata Tribunnews.com, Rabu (26/8/2026).
Baca juga: Massa Pati Padati DPR, RUU Perampasan Aset hingga Hukuman Mati Jadi Tuntutan
Menurut Kristoni, aksi dengan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor tersebut murni lahir dari inisiatif serta kesadaran gotong royong warga.
Ia juga menepis anggapan adanya cukong politik atau figur berkuasa yang mendanai pergerakan ribuan warga Pati dan sekitarnya.
"Sampai sekarang kami sendiri bisa menjamin bahwa tidak ada oknum atau partai politik dari mana pun atau penguasa dari mana pun yang menunggangi rencana aksi tanggal 27 ini," tegasnya.
Dalam persiapan menuju Jakarta, Kristoni menyebut pihaknya menghadapi sejumlah kendala teknis hingga dugaan intimidasi.
Menurut dia, sejumlah armada bus dari berbagai wilayah di Jawa Tengah yang telah dipesan untuk mengangkut massa aksi disebut mendapat tekanan dan teror dari pihak yang tidak dikenal.
Bahkan, kata Kristoni, ada pihak yang mengaku sebagai aparat kepolisian.
"Ada banyak usaha bus atau sopir-sopir bus ini yang kita komunikasikan atau kita hubungi mendapat ancaman, mendapat teror, mendapat intimidasi dari orang yang tidak dikenal. Bahkan ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai polisi," ungkapnya.
Baca juga: Polda Metro Ungkap Alasan Rekening Aktivis Pati Diblokir: Demi Lindungi Botok dan Para Donatur
Selain persoalan transportasi, AMPB juga menyoroti penahanan atau pemblokiran rekening donasi publik yang digunakan untuk mendukung kebutuhan logistik aksi.
Kristoni menyebut rekening Bank Mandiri milik koordinator AMPB, Botok, memiliki saldo sekitar Rp80 juta yang diperuntukkan bagi kebutuhan logistik aksi.
"Ini kok bisa sampai dugaan seperti ini, ada apa? Kenapa masyarakat yang lain yang menggalang donasi untuk bantu orang lain tidak pernah ada sampai lembaga kepolisian melakukan penyelidikan seperti ini? Apakah semenakutkan inikah rakyat ketika ingin menuntut haknya kepada pemerintahannya?" sambungnya.
Pihak AMPB memastikan berbagai isu yang berkembang tidak akan menggeser fokus utama aksi mereka.
Massa tetap membawa tuntutan kepada DPR RI dan pemerintah untuk mendorong perubahan nyata dalam agenda pemberantasan korupsi.
Baca juga: Warga Pati Jawab Tudingan Disetir Geng Solo Dalam Aksi Unjuk Rasa Besok
Selain mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, mereka menuntut penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Aksi yang berpusat di Jakarta tersebut juga dipastikan akan berlangsung sesuai koridor hukum.
Sumber: Tribunnews.com
