TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar meminta pemerintah berhati-hati menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya untuk menentukan penerima maupun pencabutan subsidi energi.
DTSEN adalah sistem basis data terpadu resmi pemerintah Indonesia yang memuat informasi profil kependudukan, kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan (tingkat desil) setiap individu dan keluarga secara nasional.
DTSEN berfungsi sebagai rujukan utama yang akurat bagi pemerintah, terutama memastikan penyaluran program bantuan sosial agar tepat sasaran.
Gunhar menilai, polemik mengenai posisi sejumlah rumah tangga yang tercatat dalam desil 9 atau 10 DTSEN menunjukkan bahwa kualitas dan cara membaca data tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Sebab, muncul keluhan dari masyarakat yang merasa posisi desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Subsidi memang harus tepat sasaran, tetapi jangan sampai demi mengejar ketepatan di atas kertas, pemerintah justru salah sasaran terhadap rakyat yang kehidupannya nyata-nyata rentan,” kata Gunhar dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Gunhar bilang, pemerintah perlu memahami bahwa desil merupakan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan secara absolut.
Oleh karena itu, masyarakat yang masuk desil 9 atau 10 tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat kaya dan tidak membutuhkan subsidi.
Baca juga: Purbaya Geram Sudah Salurkan Dana Rp 7 Triliun untuk Perbaikan DTSEN, Tapi Data Berantakan
“Jangan sampai desil 9 atau 10 langsung diterjemahkan sebagai orang kaya dan karena itu otomatis tidak berhak menerima subsidi. Desil harus dibaca dalam konteks metodologi dan distribusi kesejahteraan secara keseluruhan,” ujarnya.
Gunhar mengatakan, jika desil DTSEN jadi acuan peringkat kesejahteraan secara nasional, maka ambang untuk masuk kelompok 10 persen teratas belum tentu menunjukkan tingkat kekayaan sebagaimana persepsi masyarakat.
Terlebih, kondisi ekonomi setiap rumah tangga sangat beragam dan dapat berubah dengan cepat.
Karena itu, lanjut Gunhar, DTSEN sebaiknya digunakan sebagai instrumen penyaringan awal (screening tool), bukan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan kebijakan subsidi energi.
Baca juga: BPS Tegaskan Desil DTSEN Bukan Ukuran Pendapatan, Ini Penjelasan Desil 1-10
“Pemerintah harus mengkombinasikan DTSEN dengan data lain yang lebih menggambarkan kondisi riil rumah tangga. Misalnya data konsumsi energi, kepemilikan dan penggunaan kendaraan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, serta beban pengeluaran rumah tangga,” jelasnya.
Menurut Gunhar, pendekatan tersebut penting agar reformasi subsidi energi tidak hanya mengejar efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Ia menegaskan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal agar reformasi subsidi energi tidak menghilangkan hak masyarakat hanya karena kelemahan dalam sistem pendataan.
“Pemerintah harus memastikan datanya benar sebelum menjadikan data tersebut sebagai dasar untuk mengubah atau mencabut subsidi,” tegas Gunhar.
Penjelasan Pemerintah
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Mohammad Qodari mengatakan, seluruh keluhan terkait DTSENtelah ditampung dan akan dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah.
Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus terkait akurasi data perlindungan sosial ini. "Iya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," kata Qodari di kantornya, Rabu (26/8/2026) kemarin.
Menurut Qodari, Presiden Prabowo telah menyinggung rencana peninjauan ulang basis data kesejahteraan masyarakat untuk menekan error dalam penyaluran bantuan dan penentuan golongan ekonomi.
Ia menambahkan, untuk menyempurnakan penentuan kriteria desil yang lebih akurat, pemerintah akan merangkul lembaga-lembaga terkait. Digitalisasi dan integrasi data menjadi jalan keluar utama yang tengah diupayakan.
