TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi unjuk rasa mulai berlangsung di bawah Fly Over, tepat di perempatan Jalan Urip Sumoharjo-Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (27/8/2026) sore.

Massa aksi berasal dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Makassar.

Mereka datang menggunakan puluhan sepeda motor dan satu mobil bak terbuka, dilengkapi pengeras suara sebagai panggung orasi.

Setibanya di lokasi, sejumlah orator langsung menyampaikan tuntutan dan kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum, serta ketenagakerjaan di Indonesia.

Beberapa peserta aksi juga membakar ban di badan jalan.

Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian.

Meski belum menimbulkan kemacetan berarti, keberadaan massa dan pembakaran ban membuat laju kendaraan di sekitar lokasi sedikit melambat.

Dalam aksinya, Federasi Serikat Pekerja Maritim Makassar membacakan sembilan poin pernyataan sikap.

Mereka menyoroti persoalan kesejahteraan rakyat, hak warga negara, kondisi ekonomi, penegakan hukum, kebijakan pemerintah, perlindungan pekerja, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga kualitas pendidikan.

Soroti Kesejahteraan dan Kondisi Ekonomi

Dalam pernyataan sikapnya, massa menilai kemerdekaan harus diikuti dengan kesejahteraan rakyat.

Menurut mereka, pemerintah wajib menghadirkan sistem pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, transparan, dan terbuka.

Massa juga menegaskan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, serta memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, mereka menyoroti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat.

Massa aksi mengkritik dugaan korupsi pejabat negara, kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, serta persoalan penegakan hukum yang mereka nilai belum memberikan rasa keadilan.

Mereka juga mengevaluasi sejumlah program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan maksimal akibat lemahnya pengawasan.

Massa juga menyoroti pembangunan Koperasi Merah Putih yang menurut mereka perlu dievaluasi dari sisi lokasi, efektivitas, dan keberlanjutannya.

Soroti Penegakan Hukum dan Perlindungan Pekerja

Persoalan penegakan hukum turut menjadi sorotan utama.

Massa menilai kewenangan aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan hingga lembaga peradilan, harus dijalankan secara profesional dan tidak disalahgunakan.

Mereka juga menyinggung sejumlah kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dan dugaan pembekingan kejahatan.

Di bidang ketenagakerjaan, massa menilai belum ada langkah konkret yang cukup untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Mereka juga mempertanyakan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai belum memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja.

Kelangkaan BBM hingga Pendidikan

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi bagian dari tuntutan massa.

Mereka menilai kelangkaan BBM berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurut massa, persoalan tersebut dapat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan beban masyarakat.

Sektor pendidikan juga menjadi perhatian.

Massa menilai pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan bangsa.

Menurut mereka, akses terhadap pendidikan yang layak dan peningkatan mutu pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat.

Lima Tuntutan Utama

Berdasarkan berbagai persoalan yang disoroti, Federasi Serikat Pekerja Maritim Makassar kemudian menyampaikan lima tuntutan utama.

Pertama, mendesak Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran mundur dari jabatannya.

Kedua, mendesak Ketua DPR RI mundur dari jabatannya.

Ketiga, mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mundur dari jabatannya.

Keempat, mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia mundur dari jabatannya.

Kelima, mendesak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mundur dari jabatannya.

Aparat kepolisian masih melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi. (*)