TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Isu mengenai penerima bantuan sosial (bansos) yang diindikasi bermain judi online (judol) kini tengah ramai diperbincangkan secara nasional. 

Fenomena hangat ini ternyata bukan sekadar rumor belaka. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Semarang membenarkan adanya kasus penerima bansos yang terindikasi aktivitas judi online di wilayah Kabupaten Semarang.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Semarang, Istichomah mengatakan, setelah ditelusuri kasus tersebut terungkap bahwa yang melakukan judi online bukan penerima manfaat melainkan anak atau cucu dari penerima manfaat tersebut.

"Di Kabupaten Semarang ada. Ada yang menyampaikan 'saya mbah-mbah nggak tahu judol'. Ternyata, kartunya dibawa anaknya, cucunya. Cucunya yang main judol. Itu terdeteksi tapi yang menggunakan bukan penerima tapi anak atau cucunya," terang Istichomah, Kamis (27/8/2026). 

Meskipun membenarkan adanya kasus tersebut, Istichomah mengaku, belum mendata secara mendalam dan belum bisa menyampaikan jumlah pasti penerima manfaat bansos yang terindikasi judi online.

Ia menyebut, indikasi judi online bisa menjadi salah satu penyebab bansos ditangguhkan. Hal itu lantaran sistem data kemiskinan terintegrasi atau saling terhubung dengan instansi lain. 

Selain indikasi judi online, integrasi data ini juga melacak rekam jejak finansial warga melalui perbankan. Ia mencontohkan, warga terdeteksi memiliki angsuran pinjaman bank. Besaran angsuran tersebut mengindikasi kemampuan warga. 

"Ketika pinjem di bank ada BI checking. Ketika pinjem di bank dan angsuran diatas Rp 2,5 juta, artinya dia mampu membayar Rp 2,5 juta. Kalau angsuran bank Rp 2,5 juta, kami yakin penghasilan lebih. Contohnya begitu," terangnya.

Menurutnya, adanya perubahan-perubahan semacam itu yang menyebabkan status desil atau tingkat kesejahteraan seseorang berubah. Selain itu, faktor lain yang dapat menaikkan desil adalah perubahan status pekerjaan dalam satu Kartu Keluarga (KK).

"Saat cek, desil naik. Oh ternyata ada anggota keluarga ketrima PPPK, ASN, PNS, atau diterima kerja di perusahaan dengan gaji di atas UMR. Bisa saja naik desil karena itu," sebutnya. 

Sejauh ini, ia menyebut, Dinsos Kabupaten Semarang tengah menghadapi keluhan warga terkait bansos yang mendadak hilang akibat kenaikan desil yang tidak terduga. Persoalan tersebut masih dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial (Kemensos). 

Berdasarkan ketentuan, bansos reguler hanya diperuntukkan bagi warga dengan tingkat kesejahteraan desil 1 hingga desil 4. Sedangkan, khusus untuk bantuan BPJS PBI (PBI JK) dapat mencakup hingga desil 5. 

"Masyarakat ada komplain ke kami katanya (desil) naik. Kami juga tidak tahu. Katanya ada perubahan data. Kami juga tidak tahu data apa, itu kan ada di pemerintah pusat," ujarnya.

Guna mengantisipasi keresahan masyarakat terkait bansos yang mendadak berhenti atau desil yang tiba-tiba naik, Istichomah mengimbau warga tidak panik dan tidak perlu berbondong-bondong mendatangi kantor Dinsos. 

Warga yang merasa kondisi riil perekonomiannya di lapangan tidak sesuai dengan kenaikan desil tersebut dapat melakukan pembaruan data secara mandiri melalui desa atau kelurahan.

"Datang saja ke operator desa/kelurahan. Tidak harus berbondong-bondong ke dinsos, tiba-tiba bansos ilang. Kalau mau diperbarui sesuai kondisi yang ada, silakan lewat operator desa. Bukan diubah, tapi diperbarui dengan membuat surat sanggahan," jelasnya.(eyf)