Karbon kredit akan menjadi instrumen transformatif hanya jika tiga hal berjalan beriringan: integritas ekologis yang dibuktikan lewat data terverifikasi dan valid, kepastian regulasi yang konsisten dengan praktik di lapangan, dan komunikasi yang bena

Jakarta (ANTARA) - Ada satu asumsi keliru yang masih melekat di benak sebagian pelaku usaha, bahkan sebagian akademisi: bahwa keberlanjutan lingkungan dan profitabilitas bisnis berada di dua kutub yang berlawanan.

Wacana karbon kredit sebagai peluang bisnis dari menjaga alam justru membalik logika itu. Hutan yang lestari, lahan gambut yang terjaga, dan emisi yang tertekan bukan lagi biaya sosial, melainkan aset finansial yang dapat diperjualbelikan.

Namun pertanyaan yang lebih layak diajukan dari perspektif saat ini bukan lagi sekadar apakah karbon bisa dijual, melainkan siapa yang sesungguhnya mengendalikan narasi tentang keberhasilan itu?

Meminjam konsep framing Robert Entman, ketika sebuah instrumen finansial lebih dominan dibingkai sebagai kisah sukses --ditandai oleh grafik transaksi yang menanjak dan jumlah peserta bursa yang terus bertambah--, sebagian realitas ditonjolkan, sementara sebagian lainnya tersisih dari perhatian. Angka-angka pasar pun mudah menjelma menjadi fakta yang menyilaukan, sekaligus menutupi pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang sesungguhnya diuntungkan di ujung rantai nilai karbon?

Blueprint Perbankan dan Energi Hijau

Sejak OJK menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020–2025, empat arah pengembangan ditegaskan: penguatan struktur dan daya saing, akselerasi transformasi digital, penguatan peran perbankan dalam perekonomian nasional, serta penguatan pengaturan dan pengawasan.

Dokumen ini berjalan beriringan dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021–2025, berlandaskan POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan POJK 14/2023 yang mengatur unit karbon sebagai instrumen efek diperdagangkan melalui Bursa Karbon Indonesia, beroperasi sejak 26 September 2023 di bawah Bursa Efek Indonesia.

Karbon kredit adalah cerminan transisi energi yang sedang berlangsung melalui skema Just Energy Transition Partnership, disepakati pada KTT G20 Bali 2022 dengan target pembatasan emisi sektor kelistrikan pada 290 juta ton CO2 ekuivalen tahun 2030, porsi energi terbarukan minimal 34 persen, dan pensiun dini 6,7 gigawatt PLTU batu bara.

Di titik ini kejujuran akademik menuntut sikap tegas: dari komitmen pendanaan JETP sebesar 20 miliar dolar AS, hingga akhir 2025 dana khusus pensiun dini PLTU senilai sekitar 6 miliar dolar AS masih belum juga cair. Sementara itu kapasitas PLTU captive di kawasan hilirisasi nikel justru melonjak dari sekitar 5,7 gigawatt pada 2019 menjadi 19,3 gigawatt pada awal 2026.

Ketimpangan antara narasi kebijakan dan praktik industri ekstraktif ini, dalam kerangka hegemoni Gramscian, memperlihatkan bagaimana wacana keberlanjutan bisa dipakai kelompok kepentingan dominan untuk mempertahankan status quo — batu bara tetap tumbuh di balik selubung kata transisi energi.

Peluang Bisnis yang riil

Di luar bayang-bayang itu, data resmi menunjukkan tren bisnis yang riil. Volume perdagangan di IDXCarbon melonjak dari 494.254 tCO2e pada akhir 2023 menjadi lebih dari 1.645.269 ton CO2e secara kumulatif hingga akhir Desember 2025, dengan nilai transaksi Rp80,75 miliar dan partisipasi 150 perusahaan, naik dari hanya 16 peserta saat peluncuran. Perdagangan karbon internasional yang diresmikan Januari 2025 turut membuka akses pasar global.

Dari sini setidaknya tiga jalur bisnis nyata terbuka: pengembang proyek berbasis alam yang memonetisasi jasa lingkungan, penyedia jasa verifikasi dan pemantauan emisi yang permintaannya tumbuh seiring ketatnya standar registrasi nasional, serta institusi keuangan yang dapat menciptakan produk pembiayaan berbasis karbon sebagai lini bisnis baru.

Di sinilah ujian intelektual yang sesungguhnya, dan di sinilah teori kritis komunikasi bekerja paling tajam.

Meminjam kerangka ruang publik Jürgen Habermas, transaksi karbon yang sehat semestinya lahir dari deliberasi setara antara korporasi, negara, dan komunitas pemilik lahan, bukan komunikasi satu arah yang menempatkan masyarakat adat sekadar objek yang disosialisasikan setelah skema pembagian nilai dirancang di ruang tertutup.

Riset lembaga independen mengenai implementasi JETP di lapangan menunjukkan gejala itu: ambisi kebijakan berjalan lebih cepat daripada partisipasi publik yang bermakna. Ketika laporan keberlanjutan korporasi lebih banyak berbicara tentang volume ton CO2e dan nilai rupiah transaksi ketimbang berapa persen manfaat yang benar-benar sampai ke komunitas penjaga hutan, kita sedang berhadapan dengan pengalihan makna, substansi keadilan digantikan oleh estetika kepatuhan pelaporan.

Jika ketiga syarat itu dipenuhi, manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia bukan angan-angan. Petani dan komunitas adat pengelola hutan sosial berpotensi memperoleh pendapatan tambahan dari sertifikasi karbon di luar hasil panen konvensional, sebuah sumber penghasilan yang selama ini nyaris tidak pernah dihitung sebagai nilai ekonomi formal.

Desa-desa di sekitar proyek energi terbarukan dapat menikmati listrik yang lebih terjangkau seiring turunnya biaya produksi energi bersih dalam jangka panjang, sekaligus berkurangnya paparan polusi udara yang selama ini membebani kesehatan warga di sekitar kawasan industri berbasis batu bara.

Lapangan kerja baru juga terbuka di sektor jasa verifikasi, pemetaan lahan, dan pengelolaan proyek lingkungan, sektor yang menuntut keterampilan lokal, bukan hanya modal besar dari pusat, sehingga generasi muda daerah punya alasan lebih kuat untuk tidak sekadar merantau ke kota.

Namun manfaat itu tidak akan datang secara otomatis hanya karena bursa karbon sudah berdiri dan regulasinya sudah diterbitkan. Ia harus diperjuangkan lewat mekanisme pengawasan yang memastikan uang hasil transaksi karbon benar-benar mengalir ke komunitas pemilik lahan, bukan berhenti di lapisan perantara dan konsultan proyek.

Di sinilah peran perbankan menjadi krusial: sebagai penyalur dana sekaligus pengawas kepatuhan, bank nasional punya posisi strategis untuk mendesain skema pencairan bertahap yang mensyaratkan bukti distribusi manfaat ke tingkat desa, bukan sekadar bukti sertifikasi proyek di atas kertas.

Karbon kredit akan menjadi instrumen transformatif hanya jika tiga hal berjalan beriringan: integritas ekologis yang dibuktikan lewat data terverifikasi dan valid, kepastian regulasi yang konsisten dengan praktik di lapangan, dan komunikasi yang benar-benar dialogis, bukan sekadar retorika hijau yang membungkus kepentingan lama dengan kosakata baru.

Jika ketiganya tidak berjalan bersama, menjaga alam berisiko tinggal menjadi jargon pemasaran yang mengulang pola lama: nilai ekonomi diekstraksi dari sumber daya lokal, sementara keuntungan dan narasi keberhasilan mengalir ke pusat modal.

*) Yoseph Hari Pramono adalah praktisi perbankan, kini menempuh Program Doktor Ilmu Komunikasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Indonesia