TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM — Dugaan praktik aborsi ilegal dan jual beli bayi yang mengguncang salah satu rumah sakit di Kota Mataram telah memicu alarm bahaya bagi tatanan pelayanan kesehatan daerah.
Kasus ini membuktikan bahwa potensi pelanggaran berat di fasilitas kesehatan tak lagi bisa dipandang sebelah mata sebagai ulah "oknum" semata, melainkan ancaman nyata terhadap sistem pengawasan dan citra publik.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Haris Maulana, pada Tribun Lombok, Selasa (8/9/2026).
Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa dampak dari skandal ini berpotensi menimbulkan efek domino yang meluas.
Taruhannya bukan hanya integritas profesi medis dan reputasi rumah sakit, melainkan juga nama baik Kota Mataram secara keseluruhan.
"Istilahnya domino effect, kita-kita kena di sini," tegas Haris.
Ironisnya, meskipun para pelaku dan warga yang terlibat dilaporkan bukan berasal dari Mataram, fasilitas kesehatan yang disinyalir menjadi lokus kejahatan berada di wilayah administrasi Kota Mataram.
Fakta ini memperlihatkan adanya celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas wilayah.
Menanggapi situasi ini, Haris mewanti-wanti agar seluruh instansi terkait tidak terjebak dalam perang narasi atau saling tuding melempar tanggung jawab.
Dinas Kesehatan, DPRD, aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), hingga pemerintah daerah dituntut bertindak padu sesuai kewenangan masing-masing.
Komisi IV DPRD Kota Mataram pun sudah memanggil intansi terkait untuk memberikan atensi serius terhadap persoalan tersebut, pada Senin (7/9/2026).
Baca juga: Polda NTB Selidiki Dugaan Praktik Aborsi Ilegal di Mataram
Menurutnya, beberapa langkah krusial mendesak untuk dilakukan saat ini, antara lain:
Pertama, perlindungan korban. Semua pihak harus menjamin pendampingan medis, pemulihan psikologis, serta mitigasi trauma secara menyeluruh bagi korban.
Kedua, kolaborasi lintas daerah. Perlu ada koordinasi erat antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, mengingat pelapor maupun korban diindikasikan sebagai warga Lombok Barat.
Ketiga, penyelesaian solutif. Menghentikan retorika saling menunjuk kambing hitam dan fokus pada pencegahan berulang.
"Jangan hanya kita di Kota Mataram, karena itu warga Lombok Barat. Kita sama-sama mencari solusinya," ujar salah satu anggota legislatif muda Mataram ini.
Proses hukum dan pembuktian perihal dugaan kejahatan medis ini memang masih berjalan di kepolisian. Namun, pesan dasarnya sudah sangat terang, ketika sebuah rumah sakit diduga membiarkan praktik ilegal terjadi di dalam temboknya, kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap dunia kesehatan adalah taruhan utamanya.
Kasus keterlibatan dokter dalam praktik aborsi ilegal dan dugaan jual beli bayi ini telah dilaporkan LPA Mataram ke Polda NTB. Kepolisian kini tengah turun melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut.
