TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - PPN Pengambengan menggelar sosialisasi dengan Forkompinda Jembrana serta pemangku kepentingan lainnya di Ballroom kawasan Gedung Kesenian Bung Karno, Kota Negara, Kamis 10 September 2026.
Ini adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai investasi sekitar Rp1,2 Triliun.
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pengambengan menjadi pelabuhan bertaraf internasional ini rencananya bakal dilaksanakan groundbreaking pada 29 September 2026 mendatang.
Menurut informasi yang diperoleh, mega proyek di Gumi Makepung ini dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB).
Baca juga: Carut Marut Tata Kelola Parkir di Denpasar, Jaya Negara Singgung Kehilangan Barang: Ganti Rugi
Kontrak pekerjaan fisik proyek tersebut juga telah ditandatangani di Jakarta pada 7 Agustus 2026 lalu dan akan dilaksanakan oleh CRBC-NINDYA Joint Operation (JO).
Rencana Groundbreaking PPN Pengambengan ini bakal dilaksanakan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada 29 September 2026.
Pengambengan dipilih karena memiliki posisi geografis strategis di kawasan selatan Bali dan didukung potensi perikanan yang besar.
Pelabuhan tersebut nantinya diarahkan menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap yang modern dan terintegrasi.
Selain itu, PPN Pengambengan diproyeksikan menampung aktivitas perikanan tangkap yang saat ini berada di Pelabuhan Benoa sebagai bagian dari penataan kawasan pelabuhan tersebut.
Baca juga: Arahan dari Wayan Koster, BRIDA Bakal Hitung Ulang Formulasi UMP di Bali: Jadi Bahan Acuan
Kepala PPN Pengambengan, Kartono menjelaskan, pekerjaan pertama yang bakal dilakukan dalam proyek revitalisasi tersebut adalah melakukan pendataan pada pintu keluar masuk perahu ke kolam labuh di kawasan Pelabuhan Perikanan Pengambengan.
Sebab, hal itu juga menjadi salah satu masukan dan keluhan oleh nelayan.
"Kita juga sudah sampaikan ke kontraktor untuk melakukan pekerja pertama disana,”
“Karena selama ini perahu keluar masuk kurang lancar akibat adanya sedimentasi tersebut,”
“Kami harap setelah dikerjakan, akan lancar kembali," jelas Kartono saat dikonfirmasi usai acara sosialisasi tersebut, Kamis 10 September 2026.
Dia melanjutkan, kondisi eksisting saat ini atau selain pintu keluar masuk seperti dermaga dan fasilitas lainnya akan diperbaiki. Sehingga, proses bongkar muatan perahu itu bakal berjalan lancar.
Disinggung mengenai manfaat kepada daerah setelah PPN dikembangkan menjadi taraf internasional, Kartono mengakui bahwa daerah memiliki peran besar untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) ketika itu.
Sebab, izin kapal masih berada di pemerintah daerah sehingga masih menunggu laporan dari pemerintah setempat.
Baca juga: Denpasar Raih Apresiasi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Pengelolaan Sampah dari Sumber
Dia juga mengakui bahwa kapal kecil milik nelayan lokal bakal tak berdampak besar meskipun nantinya akan mengganggu sedikit aktivitasnya.
Disisi lain selama pengerjaan konstruksi tentunya bakal melintasi beberapa wilayah.
Sehingga pihaknya bakal menjalin komunikasi dengan daerah terdampak agar proyek ini bisa berjalan tanpa meninggalkan masalah di masyarakat.
Komunikasi bakal dilakukan dengan desa penyanding seperti misalnya Desa Pengambengan, Tegalbadeng Barat, Banyubiru, serta Cupel.
Pembahasan lebih detail akan dilakukan dengan forum group discussion (FGD) dengan mengundang perwakilan masyarakat desa terdampak.
"Kalau terganggu kan wajar, namun kami berupaya maksimal untuk mengatur selama pekerjaan konstruksi tersebut. Nantinya paling pergeseran pergeseran (lokasi) saja," jelasnya.
Lalu untuk pembiayaan bernilai berapa dan sumbernya darimana? Kartono menyebutkan proyek strategis nasional (PSN) pengembangan PPN Pengambengan di Jembrana ini bernilai sekitar Rp1,2 Triliun.
Sesuai dengan hitungan pihak konsultan, pinjaman luar negeri tersebut bakal selesai dilaksanakan selama 11 tahun.
Terpisah, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan meyakini Mega proyek bernilai triliunan rupiah ini bakal memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jembrana.
Namun begitu, selama pengerjaan konstruksi tersebut diharapkan tidak berdampak secara signifikan terhadap akses maupun aktivitas nelayan lokal di kawasan tersebut.
"Sehingga kami sudah sampaikan agar pengerjaan perbaikan pintu keluar masuk kolam labuh dilakukan dulu,”
“Karena, di sana ada pendangkalan, sedimentasi, supaya dikeruk sehingga kapal-kapal yang selama ini sulit masuk bisa masuk," kata Kembang.
Kembang meminta saluran drainase dan pengendalian aliran air diperhitungkan sejak awal untuk mengantisipasi potensi banjir di sekitar kawasan pelabuhan.
“Banjir bagaimana, karena lingkungan di sana banjir sudah dijelaskan secara teknis. Mereka sudah paham betul situasinya sehingga nanti aliran banjir itu bisa ditangani,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Kembang menegaskan agar berkolaborasi atau melibatkan potensi lokal yang ada.
Kemudian juga mengutamakan perekrutan tenaga kerja asal Jembrana.
Sehingga, dengan begitu proyek bernilai fantastis ini bisa dan harus memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat sekitar.
"Yang tidak kalah penting, saya juga memberikan masukan tadi, memanfaatkan potensi lokal, tenaga kerja lokal,”
“Termasuk jangan sampai proyek ini meninggalkan masalah di kemudian hari," tandasnya.
Terakhir adalah soal pendapatan asli daerah (PAD). Seiring berkembangnya kawasan pelabuhan akan diikuti munculnya berbagai aktivitas ekonomi baru, termasuk industri pengolahan, pembangunan pabrik, serta peningkatan kebutuhan tenaga kerja.
"Potensi PAD bagi kami penting, tetapi yang paling penting bagaimana dampak ekonomi, multiplier effect, terhadap keberadaan proyek ini," tandasnya.
