Liputan6.com, Jakarta - Nyaris sebulan sejak gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagian warga terdampak masih membutuhkan bantuan untuk bertahan di tengah kondisi darurat. Mereka mengaku masih kekurangan kebutuhan dasar, mulai dari selimut hingga terpal.
Salah satunya Marchello. Dia mengatakan sebagian rumah keluarganya rusak parah akibat gempa sehingga mereka terpaksa mengungsi. Namun, mereka belum memiliki terpal untuk membuat tempat berlindung sementara.
"Kami sangat butuh terpal. Mau taruh barang sangat susah, apalagi di sini mulai hujan," kata Marchello, Jumat (11/9/2026).
Keluhan serupa disampaikan Hasmi. Hampir sebulan setelah gempa, keluarganya belum mendapatkan bantuan terpal.
"Sampai sekarang keluarga saya belum dapat bantuan terpal," ucap Hasmi.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena meminta data warga yang masih membutuhkan bantuan agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.
"Tinggal data keluhan dari siapa, di daerah mana, nanti difollow up oleh BPBD setempat untuk diberikan bantuan yang diperlukan," kata Melki.
Melki mengatakan Pemerintah Provinsi NTT telah menggunakan sekitar 50 persen dari anggaran Rp 40 miliar yang disiapkan untuk penanganan bencana. Sementara itu, delapan kabupaten di Flores masing-masing telah menerima anggaran Rp 20 miliar. Dana tersebut juga telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
"Kalau kabupaten, silakan tanya bupatinya," ujarnya.
Anggota DPRD NTT Junaidin Mahasan mempertanyakan percepatan realisasi bantuan Rp 200 miliar untuk korban gempa Flores. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana tersebut, termasuk Rp 20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.
Namun, Junaidin masih menerima laporan dari warga yang membutuhkan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari terpal, selimut, makanan hingga air minum.
"Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama," kata Junaidin.
Dia meminta pemerintah segera mencari solusi apabila masih terdapat kendala administrasi, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban dalam penyaluran bantuan.
"Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Ketua Fraksi PSI NTT itu juga meminta Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak membuka data penyaluran bantuan secara transparan. Mulai dari jumlah dana Rp 200 miliar yang telah diterima masing-masing daerah, realisasi anggaran, hingga bantuan yang sudah benar-benar diterima masyarakat.
"Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya," tegas Junaidin.
Sekretaris Komisi II DPRD NTT itu menambahkan, dalam situasi bencana, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang telah masuk ke rekening pemerintah. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan warga terdampak terlindungi dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
"Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak," katanya.
"Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama," sambungnya.
Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sebesar Rp 200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di NTT. Sebesar Rp 40 miliar untuk pemerintah provinsi NTT dan masing-masing Rp 20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.
Adapun delapan kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Prabowo menegaskan bantuan tersebut harus digunakan secara tepat untuk mendukung penanganan bencana dan membantu masyarakat yang terdampak.
"Bantuan yang Rp 20 miliar tiap kabupaten yang terdampak sudah sampai?" tanya Prabowo saat memimpin rapat penanganan bencana NTT di Yonif 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Kepala BNPB Letjen Suharyanto memastikan bantuan sebesar Rp 20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima oleh pemerintah daerah. Dia juga telah berpesan kepada para bupati agar digunakan khusus untuk kebutuhan penanganan bencana.
"Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana," ujar Suharyanto.
NTT diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026). Hingga hari ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, ada 14.518 gempa susulan.
