TRIBUNKALTIM.CO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah melanda sekitar 671 hektare. Bukit Tengkorak di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi titik terparah dengan luasan lahan terbakar mencapai sekitar 460 hektare.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan kebakaran di Bukit Tengkorak telah terjadi berulang kali dalam 17 hari terakhir. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas ke kawasan inti pemerintahan IKN.
Basuki menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi karhutla di Bukit Tengkorak, Senin (14/9).
“Kita berada di Tahura, di Bukit Tengkorak, yang kira-kira sekitar 460-an hektare ini sudah terbakar beberapa kali sejak 17 hari yang lalu,” kata Basuki.
Baca juga: Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun ke-73 Berau, Momen Evaluasi Hadapi Karhutla hingga Tekanan Fiskal
Menurut Basuki, kondisi lahan di Bukit Tengkorak yang bukan merupakan kawasan gambut membuat pemadaman relatif lebih cepat. Berbeda dengan lahan gambut yang memungkinkan api bertahan di lapisan bawah permukaan.
“Ini tidak gambut, sehingga pemadamannya bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Selain Bukit Tengkorak, kawasan gambut di wilayah IKN terdapat di Wonotirto dengan luas sekitar 163 hektare. Kawasan tersebut menjadi salah satu titik yang membutuhkan penanganan lebih serius.
“Kalau gambut pasti akan berat terus. Yang ada gambutnya hanya di Wonotirto seluas 163 hektare,” kata Basuki.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan karhutla di Kaltim, khususnya kawasan IKN, menjadi perhatian pemerintah pusat. Penanganan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar api tidak meluas dan masuk ke kawasan inti pemerintahan IKN.
“Hari ini saya mendampingi Pak Kepala BNPB dan Bapak Kepala OIKN untuk langsung melihat di lapangan kebakaran hutan dan lahan di kawasan OIKN,” kata Raja Juli.
Menurut Raja Juli, pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Water bombing terus dikerahkan untuk mengendalikan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas.
“Seperti yang teman-teman lihat, usaha untuk water bombing terus berjalan,” ujarnya.
Operasi darat melibatkan berbagai unsur, mulai dari BNPB, Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), OIKN, TNI-Polri, perusahaan hingga masyarakat.
Selain pemadaman, pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang terdampak karhutla.
Raja Juli mengatakan sejumlah wilayah di Kaltim masih memiliki titik panas cukup tinggi. Karena itu, pemerintah pusat terus memperkuat penanganan, termasuk melalui dukungan kepada daerah.
Baca juga: Inilah 3 Perusahaan di Kaltim yang Izinnya Dibekukan karena Karhutla dan Lokasi Operasinya
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan karhutla di Kaltim secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 5.000 hektare. Namun, sebagian besar kawasan yang terbakar telah berhasil ditangani oleh satgas darat dan udara.
Saat ini, lebih dari 300 hektare masih dalam proses pemadaman.
“Hari ini yang sedang dipadamkan oleh satgas darat dan satgas udara paling tidak ada 300 hektare lebih,” kata Suharyanto usai Rapat Teknis Penanganan Darurat Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur di Bendungan Sepaku Semoi.
Suharyanto menegaskan pemadaman akan dilakukan terus-menerus hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan.
“Kita akan padamkan terus-menerus,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, kawasan IKN menjadi prioritas penanganan karhutla di Kaltim karena merupakan objek vital dan mendapat perhatian langsung dari Presiden.
“Dan memang kawasan IKN ini menjadi prioritas untuk Kaltim. Tentu saja ini objek vital dan ada arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Ribuan personel gabungan saat ini dikerahkan untuk menangani karhutla di kawasan IKN. Mereka berasal dari OIKN, BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api serta masyarakat setempat.
Penanganan juga diperkuat dua unit helikopter water bombing. Suharyanto memastikan armada udara tersebut akan tetap dikerahkan selama masih dibutuhkan.
“Sampai tidak dibutuhkan. Kalau sudah padam semua dan tidak ada lagi kebakaran baru, helikopter water bombing-nya bisa digeser paling tidak ke Kalsel atau ke tempat lain yang membutuhkan,” jelasnya.
Pemerintah juga menambah dukungan peralatan pemadaman. Sebanyak 47 unit tangki bantuan Kementerian Pertahanan telah didistribusikan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
Selain peralatan, pemerintah memberikan uang lelah Rp150 ribu per hari kepada pekerja yang terlibat langsung dalam pemadaman di lapangan.
Suharyanto mengatakan pemerintah juga menyiapkan OMC. Operasi tersebut diajukan Pemerintah Provinsi Kaltim dan diharapkan segera dilaksanakan.
“Operasi modifikasi cuaca baru diminta oleh pemerintah provinsi. Mudah-mudahan hari ini dan besok kita sudah akan laksanakan OMC,” ujarnya.
Basuki mengatakan upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui pemadaman. OIKN bersama TNI, Polri dan unsur terkait juga memperkuat patroli serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa bakar.
“Karena tanpa itu nanti selalu berulang, berulang, berulang. Ini yang selalu harus kita adakan patroli,” kata Basuki.
Basuki memastikan lokasi Bukit Tengkorak masih berjarak sekitar 20-30 kilometer dari pusat IKN. Meski demikian, seluruh unsur terus berupaya mencegah api meluas menuju kawasan inti pemerintahan.
Setelah kebakaran berhasil dikendalikan dan kawasan dinyatakan aman, OIKN akan melakukan rehabilitasi terhadap area yang terdampak. Penanaman kembali akan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga konsep IKN sebagai forest city.
“Ini kan kawasan kami seperti sering sampaikan, sebagai pilar forest city, pasti kita akan melakukan penanaman-penanaman,” ujar Basuki.
Baca juga: Karhutla Kaltim Jadi Sorotan, Senator Yulianus Henock: Jangan Jadi Proyek Setiap Tahun
Pemerintah membekukan izin usaha tiga perusahaan di Kalimantan Timur yang areal konsesinya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total areal terbakar di tiga konsesi tersebut mencapai sekitar 661,76 hektare.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembekuan izin tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap korporasi yang dinilai memiliki tanggung jawab terhadap kondisi lahan di wilayah konsesinya.
Pengumuman itu disampaikan Raja Juli saat meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Bukit Tengkorak, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (14/9).
“Jadi hari ini saya mengumumkan ada pembekuan izin usaha, tiga perusahaan izin usaha di Kalimantan Timur,” kata Raja Juli.
Selain pembekuan izin, pemerintah memberikan paksaan pemulihan ekosistem atau lingkungan kepada ketiga perusahaan tersebut. Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, kasus akan dilanjutkan ke proses penegakan hukum.
“Selain pembekuan izin usaha, juga dilakukan paksaan pemulihan ekosistem atau lingkungannya. Plus kalau memang ada indikasi pidana akan diteruskan oleh Gakkum Kemenhut dan juga Polda,” ujarnya.
Tiga perusahaan yang dikenai tindakan tersebut yakni PT Fuji Sempurna Lestari di Kabupaten Berau, PT Diva Perdana Persada di Kabupaten Kutai Timur, dan PT Hutani I Tanah Grogot di Kabupaten Paser.
PT Fuji Sempurna Lestari merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam yang diterbitkan pada 2021. Perusahaan tersebut memiliki konsesi seluas 14.605 hektare, dengan sekitar 82,26 hektare terdampak kebakaran.
Sementara PT Diva Perdana Persada merupakan pemegang PBPH Hutan Tanaman yang diterbitkan pada 2018. Luas konsesinya mencapai 29.429 hektare, dengan areal terbakar sekitar 48,5 hektare.
Adapun PT Hutani I Tanah Grogot memiliki izin pemanfaatan hutan tanaman yang diterbitkan pada 2021. Luas konsesinya mencapai 15.336 hektare, dengan sekitar 531 hektare areal terbakar.
Dengan demikian, total areal terbakar pada tiga konsesi tersebut mencapai sekitar 661,76 hektare.
Raja Juli menegaskan penegakan hukum karhutla tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga korporasi yang memiliki kewajiban menjaga areal konsesinya.
“Sekali lagi saya inginkan, setelah perintah Pak Presiden, kita akan tegakkan hukum,” tegasnya.
Ia mengatakan penegakan hukum harus dilakukan secara adil terhadap setiap pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab atas terjadinya karhutla.
“Dan tegakkan hukum ini tidak hanya tajam ke bawah kepada rakyat biasa, tapi juga kepada korporasi yang memang wajib bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di Kalimantan Timur ini,” ujarnya.
Menurut Raja Juli, terdapat tiga tahapan tindakan terhadap perusahaan tersebut, yakni pembekuan izin usaha, paksaan pemulihan ekosistem, dan penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pidana.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperkuat pengendalian sekaligus penegakan hukum terhadap karhutla di Kaltim. (*)
