Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Fungsionaris Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung sekaligus Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, berharap pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara, dapat membawa kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah.
Menurut Munir, perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan diharapkan tidak hanya berorientasi pada menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang cepat dan tepat guna.
"Yang jelas kalau versi Kadin, versi perusahaan yang di bawah naungan Kadin, kita berharap Menkeu dapat mengambil kebijakan fiskal yang cepat dan tepat guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Munir saat diminta pendapatnya, Selasa (15/9/2026).
Ia mengatakan, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakan.
Menurutnya, peningkatan penerimaan negara tidak semestinya selalu ditempuh dengan menaikkan beban pajak masyarakat maupun pelaku usaha.
Kebijakan tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan mencari inovasi lain, salah satunya memperluas basis wajib pajak.
"Kami berharap pemerintah tidak asal menaikkan beban pajak untuk mengejar target penerimaan, melainkan harus ada inovasi lain, mungkin memperluas basis pembayaran pajak," ujar politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selain itu, Munir menilai kredibilitas fiskal menjadi hal penting bagi dunia usaha dan investor.
Investor, lanjutnya, membutuhkan konsistensi komunikasi pemerintah serta pengelolaan defisit anggaran yang sehat dan tetap terjaga.
Karena itu, ia menekankan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar digunakan secara tepat sasaran.
"Investor ini kan menginginkan konsistensi komunikasi pemerintah serta pengelolaan defisit anggaran yang sehat dan terjaga. Jadi setiap rupiah yang keluar itu harus tepat sasaran," jelasnya.
Di sisi lain, Munir mengatakan masyarakat secara umum membutuhkan kondisi ekonomi yang stabil.
Stabilitas tersebut menurutnya harus tercermin dari kemampuan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
"Kalau warga masyarakat umum saya kira menginginkan kondisi ekonomi yang stabil, harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan, kemudian melindungi daya beli masyarakat," kata Munir yang juga dikenal sebagai aktivis sosial yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pendidikan.
Munir juga menyoroti kebijakan pemangkasan dana dari pemerintah pusat ke daerah pada 2026 yang disebut berdampak terhadap ruang fiskal daerah.
Ia menilai penguatan kembali desentralisasi keuangan perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk dalam menentukan besaran transfer ke daerah.
Menurut Munir, semangat reformasi 1998 salah satunya adalah mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi.
"Setahu saya salah satu semangat reformasi 1998 itu adalah dari sentralisasi ke desentralisasi," ujar pria kelahiran Sendang Mulyo Lampung Tengah.
Politisi PKB ini menjelaskan, desentralisasi tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah.
Dengan kondisi Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas, Munir menilai semangat desentralisasi tersebut justru perlu diperkuat kembali.
"Berhubung Indonesia ini luas, sepertinya semangat desentralisasi itu harus dikembalikan lagi," katanya.
Menurutnya, kebijakan pembangunan yang terlalu terpusat berpotensi mempersempit ruang pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sekaligus mengurangi kesempatan pelaku usaha lokal untuk terlibat.
Terkait pergantian Menteri Keuangan, Munir mengakui pemerintah daerah tidak dapat secara langsung menentukan arah kebijakan fiskal nasional.
Namun, ia berharap Menteri Keuangan yang baru dapat menghasilkan kebijakan yang lebih memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang.
"Kita enggak bisa ngapa-ngapain dengan kebijakan berganti ke Menkeu. Kita hanya berharap dengan Menko baru akan ada kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah," katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan komunikasi dan upaya agar Kementerian Keuangan memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan fiskal daerah.
"Berarti kita mesti melakukan upaya bagaimana caranya agar Kementerian Keuangan berpihak kepada daerah-daerah dengan desentralisasi keuangan," ujarnya.
Munir juga menilai pembangunan yang seluruhnya ditangani pemerintah pusat bukan otomatis menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan maupun menutup celah penyimpangan anggaran.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga dapat berdampak terhadap pelaku usaha dan kontraktor di daerah apabila proyek-proyek pembangunan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan melibatkan daerah justru seluruhnya ditarik ke pusat.
Ia mencontohkan sejumlah pembangunan yang dikerjakan langsung pemerintah pusat, termasuk pembangunan sekolah.
"Desentralisasi itu selain untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah juga merupakan pemerataan dan keadilan ekonomi untuk seluruh Nusantara," tegas Munir.
Ia berharap arah kebijakan fiskal ke depan tidak hanya mengejar stabilitas angka-angka ekonomi makro, tetapi juga memperhatikan pemerataan pembangunan dan kemampuan daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
