TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Didik Wardaya menyebut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono kurang bijak.
Tanggapan tersebut disampaikan usai munculnya potongan video pernyataan Sudaryono di media sosial. Dalam unggahan berbagai akun media sosial, Sudaryono menyebut pelaksanaan MBG secara keseluruhan tidak bermasalah.
Menurut Sudaryono, ramainya pembahasan MBG di media sosial lebih banyak dipicu oleh guru, orang tua siswa, wartawan hingga LSM.
Didik menyebut pernyataan pernyataan tersebut kurang bijak. Terlebih dalam pernyataannya langsung menyalahkan guru sebagai pihak yang membuat kegaduhan.
“Saya kira kok kurang bijak, kok langsung menyalahkan guru, menyalahkan orang tua, terutama guru ya, kemudian langsung disalahkan seperti itu. Kalau saya kurang sepakat kalau kalau misalnya penyebab kegaduhan guru,” katanya, Selasa (15/9/2026).
Ia menerangkan tugas utama guru adalah mengajar dan mendidik. Selama ini, guru pun sudah patuh kendati mendapat tugas tambahan untuk mengamati dan mencicipi MBG. Guru selalu memastikan tugas utamanya berjalan lancar.
Sejauh ini, PGRI DIY pun belum pernah mendapatkan aduan dari guru terkait dengan MBG. Hal itu karena, tugas tambahan untuk mencicipi hingga mendistribusikan MBG diampu oleh guru yang sedang tidak mengajar.
“Guru itu pada dasarnya patuh kok. Sampai saat ini belum ada aduan soal MBG, artinya belum mengganggu tugas utama guru. Karena mungkin yang melakukan adalah guru yang tidak sedang mengajar. Nah repotnya kalau sekolah yang gurunya kurang,” terangnya.
Menurut dia, pembahasan MBG yang ramai di media sosial terjadi lantaran perkembangan zaman. Kehadiran media sosial membuat setiap informasi bisa tersebar dengan mudah. Sehingga guru tidak bisa disalahkan begitu saja.
Sebelumnya, pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menuding polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai di medsos sebagai isu politis serta melibatkan orang tua, guru, wartawan, maupun LSM menuai kecaman keras.
Di Sleman, wali murid menilai pernyataan tersebut jahat sekali karena seakan menyudutkan para korban keracunan di lapangan.
"Pernyataan dari Kepala BGN yang terkesan menyalahkan orang tua, guru, wartawan dan LSM, menurut saya itu jahat banget. Karena sudah jadi korban dari menu MBG yang menyebabkan keracunan massal malah justru disalahkan," kata perwakilan wali murid di Sleman, Baharuddin Kamba, Selasa (15/9/2026).
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) ini juga menyoroti pernyataan Kepala BGN yang menyebut kondisi di lapangan tidak menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan bermasalah dengan program MBG.
Menurut Kamba, Sudaryono seharusnya tidak mengalami penyakit amnesia atau hilang ingatan secara dadakan.
"Karena faktanya dilapangan terjadi keracunan massal diberbagai daerah termasuk di DIY yang diduga berasal dari menu MBG," kata dia.
Menurut Kamba, keracunan massal yang selama ini terjadi setelah mengonsumsi Menu MBG tidak ada kaitannya dengan ideologi politik seperti yang dituduhkan.Apalagi narasi sesat yang disampaikan oleh Kepala BGN adalah yang meramaikan orang tua, guru, wartawan dan LSM.
Justru sebaliknya, menurut Kamba, Kepala BGN seharusnya berterima kasih kepada guru, orang tua, wartawan dan LSM karena fakta yang disampaikan sebagai bentuk pengawasan publik atas ketidakbecusan dari program ini.
Saat ini, sebagai bentuk desakan evaluasi program dan perlindungan terhadap kesehatan anak-anak, Kamba menyerukan langkah nyata kepada masyarakat untuk berani menolak.
"Sudah saatnya sekolah dan orangtua termasuk ormas keagamaan untuk berani menolak MBG, dengan membawa bekal dari rumah masing-masing,"ujarnya.
Sebagai konteks, Kepala BGN Sudaryono dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @dardardar_30 menyatakan bahwa secara umum masyarakat di tingkat bawah tidak memiliki masalah dengan program MBG. Menurutnya, sorotan yang ramai justru lebih terlihat di media sosial.
"Saya bukan ngeluh, sekali lagi ini hanya cerita kondisi aja. MBG secara keseluruhan kalau anda lihat di bawah, itu orang itu nggak ada masalah sama MBG. Ini yang rame di sosmed," ujarnya
"Kenapa ramai? Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis," kata Sudaryono, melalui pernyataan video yang diunggah di akun instagramnya itu.
Sebelumnya, maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak pelak membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan dan keamanan anaknya.
Mereka kini memilih untuk membawakan bekal bagi anaknya, meski sekolah jadi sasaran distribusi MBG.
Ratri, seorang ibu di Kota Yogya, memilih membawakan bekal untuk putrinya akibat maraknya kasus keracunan MBG.
"Ada keracunan MBG bikin khawatir, apalagi sekarang banyak banget (keracunan). Khawatir banget. Ya akhirnya dibawakan bekal saja," katanya, Senin (14/9/2026).
Ia memang tidak secara langsung menolak program MBG di sekolah. Pun sekolah juga memperbolehkan orang tua menolak MBG.
Namun, putrinya yang duduk di kelas I sekolah dasar tersebut terkadang ingin seperti teman-temannya yang makan MBG.
"Enggak semuanya dimakan juga sih, akhirnya juga banyak yang dibuang. Tetap dibawain bekal, terserah anaknya saja, saya minta ke guru untuk memastikan makanannya aman aja," sambungnya.
Hal serupa juga dilakukan oleh Tara. Sebelum program MBG berjalan di sekolah putrinya, pihak sekolah melakukan pendataan terkait alergi makanan.
Ketika program MBG berjalan, sesekali ia tetap membawa bekal untuk putrinya.
Ia pun meminta putrinya tidak langsung memakan MBG yang diberikan.
"Sebelum ada MBG itu bawa bekal. Setelah ada MBG ya kadang tetap saya bawakan bekal juga. Sebenarnya, awal ada MBG itu yang paling dikhawatirkan adalah keracunan. Makanya dulu ketika ada MBG, saya minta anaknya untuk lihat dulu makanannya, terus dicium ada bau aneh atau enggak. Kalau enggak ada bau, boleh dimakan," terangnya.
Ia mengakui, sebagai ibu pekerja dan setiap hari harus berbagi waktu untuk bekerja serta mengantar anak sekolah, adanya MBG sedikit meringankan bebannya karena tak perlu memasak.
Namun, ketika terjadi keracunan MBG di beberapa lokasi, ia memilih untuk selalu membawakan bekal.
Ia mempersiapkan bahan-bahan sejak malam hari sesuai keinginan putrinya dan bangun lebih awal untuk memasak bekal.
"Kebetulan dari sekolah juga selalu memberikan informasi menu MBG, yang menurut saya sih lumayan. Tapi, setelah ada keracunan, ya lebih khawatir lagi. Akhirnya ya bawa bekal lagi, daripada kenapa-kenapa. Dan, anak saya juga memilih bekal daripada MBG," ujarnya.
Banyak korban keracunan
Warga Bantul bernama Desi Caesar, mengatakan, semenjak banyaknya kasus keracunan massal akibat MBG, ia meminta anaknya serta pihak sekolah untuk tidak lagi menerima makanan tersebut.
“Khawatir saja, jika kemudian anak saya yang jadi keracunan. Kemarin saya langsung bilang ‘udah, nak jangan makan MBG lagi, ya. Kalau dapat dari sekolah jangan dimakan’,” kata perempuan warga Sendangsari ini.
Sejak anaknya berusia 3 tahun lebih, anak pra-TK di wilayah tempat tinggalnya telah diakomodasi mendapatkan MBG melalui padukuhan.
Namun, Ria mengaku tidak melanjutkan menerima MBG itu lantaran khawatir anaknya keracunan.
Dia menuturkan, jika pemerintah niatnya ingin memperbaiki gizi anak-anak, menurutnya para orang tua juga harus sejahtera.
Menurutnya penggunaan anggaran negara untuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat akan lebih baik, daripada dihamburkan untuk program pemenuhan gizi namun justru banyak memakan korban.
“Kalau mau gizi anak baik, sejahterakan dulu orang tua dan calon orang tuanya. Bukan memberikan makanan cuma-cuma yang itu jauh dari kata bergizi,” terang dia.
Risma, warga Kapanewon Bantul, berharap Presiden segera menindaklanjuti kejadian keracunan MBG dengan evaluasi.
Risma mengaku sedih dan khawatir jika kejadian keracunan terus berulang.
Padahal, korban membutuhkan pengobatan dan pemulihan fisik, bahkan tak sedikit yang trauma akibat keracunan MBG.
“Saya enggak ngerti ya, enggak habis pikir juga. Memang ini program unggulan Pak Prabowo-Gibran, tapi ya mbok tulung lah dievaluasi. Sudah banyak loh kejadian seperti ini," katanya, Senin.
Ia selalu berpesan kepada anaknya yang duduk di bangu SD agar mencermati menu MBG terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya.
Sebagai langkah antisipasi, pihaknya berharap para guru selalu memeriksa keadaan menu MBG sebelum dikonsumsi anak-anak.
Selain itu, pihak SPPG diharapkan dapat menjalankan standar operasional sesuai aturan yang berlaku, yakni memastikan makanan dalam keadaan higienis, matang, dan diantar tepat waktu.
Kesepakatan menolak MBG
Tak hanya kalangan orang tua, pihak sekolah dan komite di beberapa daerah juga memutuskan untuk menolak pemberian MBG.
Sikap itu antara lain ditunjukkan Komite Sekolah SDN Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah 333 siswanya mengalami gangguan kesehatan seusai memakan menu MBG.
"Intinya kami dari komite dari semua wali murid dan tokoh masyarakat yang ada di tempat kami, itu sepakat untuk menolak pemberian MBG secara permanen untuk selanjutnya dari dapur manapun," kata Surya Darmawan Ketua Komite SDN Beber, Senin (14/9/2026).
Sebelumnya, sebanyak 226 siswa SDN Beber mengalami gangguan kesehatan dan dilarikan ke sejumlah Puskesmas usai menyantap kebab ayam dalam menu MBG pada Jumat (11/9/2026).
Pascainsiden tersebut, komite bersama orangtua siswa dan pihak sekolah mengadakan pertemuan dan sepakat untuk menolak pemberian MBG.
Surya mengatakan, penolakan ini buntut insiden dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa sekolah dasar.
Salah satu alasannya karena trauma dan mengantisipasi kejadian serupa kembali terulang.
"Kalau trauma bukan orangtua saja, anak-anak juga pasti trauma. Coba sekarang datangkan ompreng belum tentu dimakan anak-anak," ujar Surya.
Surya juga membantah tudingan yang menyebut bahwa para siswa mengalami gangguan kesehatan setelah konsumsi kebab ayam karena belum sarapan.
Pihaknya juga membantah jika menu MBG diberikan terlambat oleh sekolah, karena waktu pemberian MBG tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya.
Terkait penolakan MBG ini, pihak sekolah SDN Beber menyerahkan keputusan tersebut kepada komite sekolah. (maw/rif)
