TRIBUNKALTIM.CO - Di tengah melonjaknya harga minyak dunia, Pemerintah dinilai memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan harga Pertalite di tengah melonjaknya harga minyak dunia.
Kebijakan Pemerintah menahan harga Pertalite yang merupakan BBM subsidi ini pada level Rp10.000 per liter dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan risiko kenaikan inflasi.
Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, menilai keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mempertahankan harga Pertalite merupakan langkah yang tepat.
Robert menyebut kenaikan harga BBM berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian.
Baca juga: Harga BBM Hari Ini 15 September, Pertamax Bisa Tembus Rp20 Ribu, Pertalite Terancam Diserbu
"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," kata Robert saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026).
Robert menjelaskan bahwa dampak kenaikan BBM tidak berhenti pada bertambahnya pengeluaran masyarakat ketika mengisi bahan bakar.
Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya transportasi yang kemudian berpotensi mendorong harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, menurut Robert, pemerintah tidak dapat sepenuhnya menyerahkan harga Pertalite kepada mekanisme pasar.
BBM tersebut digunakan secara luas sehingga perubahan harganya dapat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
"BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Robert mengakui kebijakan mempertahankan harga Pertalite juga memiliki konsekuensi terhadap keuangan negara.
Harga minyak dunia yang disebut telah mencapai USD107 per barel membuat jarak antara harga keekonomian BBM dan harga yang dibayar masyarakat semakin lebar.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah melalui anggaran negara.
"Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," kata Robert.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi penting karena masyarakat saat ini juga menghadapi tekanan biaya hidup.
Robert melihat sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM dengan spesifikasi lebih tinggi mulai mempertimbangkan Pertalite sebagai pilihan untuk menghemat pengeluaran.
Apabila harga Pertalite ikut dinaikkan, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dinilai akan semakin terbebani.
"Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik," tuturnya.
Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, juga menilai keputusan mempertahankan harga Pertalite tidak bisa dilihat hanya dari besarnya subsidi yang harus ditanggung negara.
Menurut Bonti, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan politik dalam menentukan kebijakan harga BBM.
"Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial," kata Bonti.
Ia mengakui keputusan menahan harga Pertalite tetap memberikan risiko terhadap postur anggaran pemerintah.
Namun, menurut Bonti, menjaga stabilitas ekonomi dan sosial juga merupakan pertimbangan penting ketika harga energi global masih menghadapi tekanan.
"Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran," ujarnya.
Bonti memperkirakan tekanan terhadap subsidi energi dapat berkurang pada tahun depan apabila kondisi geopolitik global mulai lebih terkendali.
Menurut dia, pemerintah tidak harus terus mempertahankan subsidi energi dalam jumlah besar apabila harga BBM dunia kembali stabil.
Stabilitas pasokan energi dan meredanya tekanan geopolitik dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kembali kebijakan subsidi.
Bonti juga menyinggung perubahan peta energi global yang dinilainya dapat memengaruhi harga minyak pada masa mendatang.
"Artinya, pada tahun depan kondisi BBM mungkin bisa menjadi lebih stabil karena Amerika sudah memiliki sumber-sumber minyak baru sehingga kemungkinan krisis seperti saat ini dapat berkurang," ucap Bonti.
Dengan demikian, kebijakan mempertahankan harga Pertalite saat ini dinilai memiliki dua sisi.
Di satu sisi, pemerintah harus menghadapi potensi kenaikan beban subsidi, tetapi di sisi lain kebijakan tersebut dapat membantu menjaga daya beli dan stabilitas harga di masyarakat.
Baca juga: Antrean Pertalite Balikpapan Belum Usai, Wali Kota Rahmad Masud Tunggu Izin Titik Penyaluran Baru
(*)
