SURYA.CO.ID TRENGGALEK - Kekeringan di Kabupaten Trenggalek semakin meluas. Hingga 11 September 2026, sebanyak 12 kecamatan yang tersebar di 42 desa terdampak, dengan 9.308 kepala keluarga (KK) atau 23.726 jiwa mengalami kekurangan air bersih.
Di tengah kondisi tersebut, Kecamatan Panggul menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling parah. Distribusi air bersih terus dilakukan BPBD bersama pemerintah kecamatan, TNI, Polri, serta berbagai organisasi dan kelompok sosial.
Namun, bantuan air bersih belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan warga. Keterbatasan tempat penampungan, jarak sumber air, hingga kebutuhan air yang terus meningkat membuat masyarakat berharap adanya solusi yang lebih permanen.
Salah satu warga yang merasakan langsung dampak kekeringan adalah Yoga Haikal, warga RT 17 RW 6, Dusun Manggahan, Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul.
Yoga mengatakan wilayahnya telah disurvei sejak 24 Juli 2026. Dua hari kemudian, tepatnya 26 Juli 2026, warga mulai mendapatkan distribusi air bersih dari BPBD.
Baca juga: Krisis Air Bersih Melanda 8 Kecamatan di Jember, 1.322 KK Masih Terdampak Kekeringan
"Sudah disurvei sejak tanggal 24 Juli 2026, namun untuk pengiriman dropping air bersih dari BPBD itu 26 Juli 2026," ujar Yoga Haikal kepada SURYA.CO.ID, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, sebagian warga mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD, sementara sebagian lainnya memilih membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Persoalan lain muncul karena sumber air yang masih tersedia berada cukup jauh dari rumah warga.
"Kalau dari sumber ke rumah sekitar 500 meter," ujarnya.
Untuk satu kali distribusi, sekitar 6.000 liter air bersih dikirim ke wilayah tersebut. Air kemudian dibagi kepada warga sekitar dan rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tiga hingga empat hari.
"Pengiriman ke wilayah saya itu sekitar 6 ribu liter air bersih tangkinya, tapi dibagi warga sekitar sini. Dan cukup untuk 3 sampai 4 hari," ulasnya.
Baca juga: Krisis Air Bersih Melanda 12 Desa di Lumajang, 14.809 Warga Terdampak
Yoga mengaku air bantuan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi hingga minum. Dalam keluarganya yang terdiri dari lima orang, kebutuhan air harus benar-benar diatur.
Sebelumnya, ia masih mengambil air dari sumber yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah menggunakan selang dan menampungnya ke dalam galon.
"Untuk keperluan saya dibagikan ke keluarga saya dan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mandi, minum itu saja," ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat sarana penampungan air menjadi kebutuhan penting bagi warga. Yoga menyebut tandon, terpal, dan jeriken dibutuhkan agar air bantuan dapat disimpan dan dimanfaatkan lebih lama.
"Yang dibutuhkan tandon sama terpal itu sangat dibutuhkan. Apalagi jeriken itu," harapnya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat diberikan bersamaan dengan distribusi air sehingga proses pengisian tangki tidak terlalu lama.
Menurutnya, satu rit tangki membutuhkan waktu sekitar satu jam ketika harus mengisi air ke wadah milik warga satu per satu.
"Supaya pengiriman juga cepat dan tidak lama-lama. Biasanya satu rit tangki sampai satu jam di sekitar sini karena juga ngecer semua di wadah galon," jelasnya.
Yoga mengatakan warga di wilayahnya tidak memiliki sumur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air. Karena itu, sumber air menjadi tumpuan utama ketika musim kemarau berlangsung.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan dropping air bersih, tetapi juga menyiapkan langkah jangka panjang, salah satunya melalui penghijauan kembali agar ekosistem pegunungan tetap hijau dan dapat meminimalisir kekeringan ekstrem.
Baca juga: Kemarau Panjang Hantam Madiun, 72 Titik Rawan Kekeringan Jadi Sorotan Utama
"Dahulu pernah penanaman pohon trembesi sama pohon pucung. Mungkin ke depannya penggerakan dari pemerintah mungkin ada penanaman pohon lagi," akuinya.
Yoga kembali menegaskan kebutuhan utama warga saat ini adalah wadah penampungan air.
"Harapan saya sebagai warga sini kekurangan wadah jeriken, tandon atau terpal. Mungkin harapannya tandon sama terpal," tandasnya.
Persoalan kekeringan di Panggul juga menjadi perhatian tim di lapangan. Salah satu anggota TRC BPBD dari unsur TNI, Anggota Koramil Kecamatan Panggul Serma Suhardjo, menjelaskan koordinasi penanganan dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan berbagai unsur terkait.
Menurutnya, kekeringan mulai ditangani sejak 24 Juli 2026 setelah dilakukan survei bersama BPBD. Pengajuan dropping air kemudian mendapat persetujuan mulai 26 Juli 2026 dan terus berjalan hingga sekarang.
"Mulai kekeringan sejak tanggal 24 Juli, kami bersama BPBD survei lokasi dan mengajukan, di-ACC mulai 26 Juli sampai sekarang," jelas Serma Suhardjo.
Ia mengatakan air di sejumlah wilayah sebenarnya masih tersedia, tetapi jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena wilayah Kecamatan Panggul cukup luas, distribusi dilakukan secara bergiliran.
Baca juga: Cuaca Surabaya Minggu 13 September 2026: Langit Cerah dari Pagi hingga Malam Hari
"Kalau pemakaian air sesuai kebutuhan. Kami berusaha empat hari dropping itu ke desa-desa karena wilayah di Kecamatan Panggul luas," ujarnya.
Serma Suhardjo menerangkan dampak kekeringan di Kecamatan Panggul semakin meluas dan telah menyentuh 13 desa. Kondisi sumber air di sejumlah wilayah juga tidak mudah karena rata-rata sumur yang ada di desa memiliki kedalaman sekitar 30 meter.
Di Desa Nglebeng, misalnya, masih terdapat sumber air. Namun, air tersebut tidak dapat dikonsumsi karena kualitasnya tidak layak.
"Bahkan baju kotor, mengandung besi sehingga tidak layak. Berhubung dataran rendah," imbuhnya.
Menurutnya, kondisi tahun ini lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, masih terdapat dua desa yang belum mendapatkan dropping air, sedangkan tahun ini kekeringan disebut hampir merata.
Ia berharap pemerintah dapat menyiapkan solusi berupa sumur bor maupun jaringan perpipaan.
"Harapan kami bersama BPBD di lapangan, harapannya pemerintah ke depannya memberikan sumur bor atau pipanisasi," ujarnya.
Ia juga berharap layanan air minum melalui PDAM di Kecamatan Panggul dapat diperluas.
"Kebetulan PDAM yang di Panggul kalau bisa diperluas atau tambah karena setiap tahun kemarau panjang kewalahan kekeringan. Bahkan kami bersama teman-teman BPBD harus mencari di sawah-sawah yang layak dikonsumsi," jelasnya.
Camat Panggul Bambang Supriyadi mengatakan penanganan kekeringan dilakukan secara lintas sektoral. Tim Reaksi Cepat (TRC) Kecamatan Panggul melibatkan Pemerintah Kecamatan, BPBD, Koramil, dan Polsek.
"Saat ini kami Tim TRC Kecamatan Panggul yang terdiri dari Pemerintah Kecamatan, BPBD, Koramil dan Polsek melakukan dropping air bersih di Dusun Slorok, Ngebel," terang Bambang Supriyadi.
Ia menjelaskan, hingga saat ini distribusi air bersih telah menjangkau 13 desa, mencakup 29 dusun dan 86 RT. Secara keseluruhan, terdapat 4.498 KK atau 12.727 jiwa yang menjadi penerima manfaat.
"Sudah 13 desa, hampir setiap hari tiga desa, terdiri 29 dusun dan 86 RT. Adapun penerima manfaat secara keseluruhan jumlah KK 4.498 KK yang terdiri 12.727 jiwa," jelasnya.
Bambang menegaskan dropping air bersih sangat diperlukan masyarakat Kecamatan Panggul. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada BPBD yang secara rutin melakukan distribusi air.
"Kami atas nama Pemerintah Panggul mengucapkan terima kasih kepada BPBD yang secara rutin melakukan dropping. Harapan terus berlanjut sampai di akhir musim kemarau," ujarnya.
Dikatakannya, air bantuan umumnya digunakan warga untuk memasak, mandi, dan mencuci.
Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan perkembangan terbaru menunjukkan kekeringan telah berdampak di 12 kecamatan dan 42 desa.
"Paling parah adalah Kecamatan Panggul. Ini kalau keseluruhan jumlahnya hampir 9.308 kepala keluarga yang terdampak kekeringan," beber Triadi Atmono ditemui di Lobi BPBD Trenggalek.
Untuk menangani kondisi tersebut, BPBD saat ini menerapkan langkah tanggap darurat dengan melakukan dropping air bersih. Penanganan juga mendapat dukungan Baznas, organisasi masyarakat, serta kelompok penggerak sosial.
"Langkah yang kita lakukan saat ini tanggap darurat, jadi kita mengirimkan air bersih, dropping air bersih. Dan alhamdulillah kita juga dibantu rekan-rekan dari Baznas, organisasi masyarakat yang lain, serta beberapa penggerak sosial yang saat ini ikut serta membantu pendistribusian air bersih," jelasnya.
Sesuai data BPBD per 10 September 2026, sebanyak 1.854.000 liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat. Triadi mengaku distribusi tersebut setara dengan 392 rit tangki air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD rata-rata mendistribusikan sekitar 12.000 hingga 18.000 liter air bersih per hari dengan pola distribusi yang disesuaikan kebutuhan.
Saat ini BPBD memiliki sekitar empat armada tangki. Dua armada berada di Panggul dan dua lainnya berada di Trenggalek.
"Selain armada milik BPBD, bantuan armada juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas," ulasnya.
Kondisi kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung. Triadi mengatakan sesuai prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Oktober-November.
Karena itu, BPBD mulai mengantisipasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk memperkuat penanganan kekeringan. BPBD juga telah mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa terpal, tandon, jeriken, hingga tambahan air bersih.
"Seperti terpal, kemudian tandon, kemudian jeriken, termasuk penambahan air bersih," ulasnya.
Jumlah kebutuhan tandon dan terpal diperkirakan mencapai lebih dari 50 unit, dengan perhitungan berdasarkan jumlah desa yang terdampak.
BPBD Trenggalek juga menyiapkan mekanisme pengajuan bantuan air bersih bagi desa atau kelurahan yang mengalami kekeringan. Pemerintah desa atau kelurahan dapat mengajukan permintaan secara tertulis.
Selain itu, BPBD menyediakan mekanisme pelaporan melalui aplikasi dan nomor WhatsApp yang telah disiapkan.
"Sebetulnya sudah kita buatkan aplikasi. Sebentar itu ada di aplikasinya di BPBD underscore Trenggalek di Instagram. Mereka bisa mengisi di situ, melaporkan, atau nomor chat WA yang sudah kita siapkan," jelasnya.
Menurut pria yang saat ini menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah Trenggalek ini, mekanisme tersebut diperlukan agar BPBD dapat memastikan jumlah warga yang terdampak, termasuk lokasi RT dan RW yang membutuhkan air.
Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan distribusi air bersih.
"Ketika dropping air bersih memastikan nanti BPBD dan di-backup TNI Polri memastikan berapa jumlah kebutuhan air bersih yang harus dikirimkan," ujarnya.
Perluasan jaringan PDAM di Panggul menjadi salah satu harapan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang jaraknya jauh. Di sisi lain, upaya penghijauan kembali juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan sumber air dalam jangka panjang.
Persoalan kekeringan turut menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan total pendapatan Pemkab Trenggalek dalam Perubahan APBD 2026 mencapai Rp 1,81 triliun. Sementara total belanja daerah mencapai Rp 1,9 triliun.
Doding mengatakan alokasi anggaran Perubahan APBD 2026 diprioritaskan untuk memenuhi layanan dasar masyarakat.
"Mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Sekaligus penanganan tanggap darurat bencana kekeringan," papar Doding.
Menurutnya, penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi erat antardinas dan lintas lembaga. Sejumlah unsur yang terlibat antara lain BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub), serta pemerintah kecamatan.
Koordinasi juga diperlukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya berkaitan dengan pengelolaan aset dan bantuan teknis lintas wilayah.
Meluasnya kekeringan di 42 desa menjadi gambaran bahwa persoalan air bersih di Trenggalek membutuhkan penanganan berlapis. Dropping air menjadi langkah cepat untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama kemarau.
Namun, pengalaman warga seperti Yoga menunjukkan persoalan tidak berhenti ketika tangki air datang. Air harus ditampung, dibagi, dan dihemat agar mampu bertahan hingga distribusi berikutnya.
Solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor, pipanisasi, perluasan jaringan air, serta upaya menjaga sumber air melalui penghijauan menjadi kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap dropping air bersih.
